Maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah tak lepas dari persoalan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)https://news.okezone.com/read/2012/04/20/339/615128/dpr-usulkan-kepala-daerah-dipilih-dprd-lagiidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/20/339/615128/dpr-usulkan-kepala-daerah-dipilih-dprd-lagihttps://news.okezone.com/read/2012/04/20/339/615128/dpr-usulkan-kepala-daerah-dipilih-dprd-lagiJum'at 20 April 2012 10:59 WIBTegar Arief Fadlyilustrasi (Foto:okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/20/339/615128/VmLOu0h0aA.jpgJAKARTA- Maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah tak lepas dari persoalan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Untuk meminimalisir kasus korupsi kepala daerah, sebaiknya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR, Gede Pasek Suardika. Dia menyarankan agar ke depan, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme dipilih oleh DPRD setempat. Namun tetap harus dengan pengawasan KPK dan PPATK."Misalnya Gubernur dipilih lewat DPRD dengan pengawasan KPK dan PPATK. Sehingga dinamika terlokalisir di gedung DPRD," ujarnya saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (20/4/2012).Dikatakan Pasek, biaya politik tinggi memang mendorong tren untuk melakukan penyimpangan anggaran. "Oleh karenanya dalam UU Pilkada harus diatur desain pilkada yang tidak memerlukan biaya politik yang mahal," jelasnya.Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, upaya meminimalisir biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan KPU untuk menyediakan atau memfasilitasi keperluan calon pilkada dalam kampanye."Mekanisme kampanye diatur yang tidak memerlukan biaya mahal, misalnya KPUD diberikan ruang lebih luas untuk mengadakan kampanye bersama antar kandidat, rapat umum dihilangkan menjadi kampanye dialogis, masa kampanye diatur agar tidak terlalu lama," paparnya.JAKARTA- Maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah tak lepas dari persoalan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Untuk meminimalisir kasus korupsi kepala daerah, sebaiknya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR, Gede Pasek Suardika. Dia menyarankan agar ke depan, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme dipilih oleh DPRD setempat. Namun tetap harus dengan pengawasan KPK dan PPATK."Misalnya Gubernur dipilih lewat DPRD dengan pengawasan KPK dan PPATK. Sehingga dinamika terlokalisir di gedung DPRD," ujarnya saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (20/4/2012).Dikatakan Pasek, biaya politik tinggi memang mendorong tren untuk melakukan penyimpangan anggaran. "Oleh karenanya dalam UU Pilkada harus diatur desain pilkada yang tidak memerlukan biaya politik yang mahal," jelasnya.Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, upaya meminimalisir biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan KPU untuk menyediakan atau memfasilitasi keperluan calon pilkada dalam kampanye."Mekanisme kampanye diatur yang tidak memerlukan biaya mahal, misalnya KPUD diberikan ruang lebih luas untuk mengadakan kampanye bersama antar kandidat, rapat umum dihilangkan menjadi kampanye dialogis, masa kampanye diatur agar tidak terlalu lama," paparnya.