The Indonesia Economic Intelligence menyebut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk warisan rezim Orde Baru yang diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya.https://news.okezone.com/read/2012/04/21/339/615701/subsidi-bbm-produk-politik-rezim-soehartoidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/21/339/615701/subsidi-bbm-produk-politik-rezim-soehartohttps://news.okezone.com/read/2012/04/21/339/615701/subsidi-bbm-produk-politik-rezim-soehartoSabtu 21 April 2012 10:08 WIBMustholihIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/21/339/615701/VeHaBWRcyk.jpgJAKARTA - The Indonesia Economic Intelligence menyebut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk warisan rezim Orde Baru yang diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya.Menurut Juru Bicara The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, pro kontra terhadap kenaikan harga BBM tidak pernah lepas dari kepentingan politik."Subsidi BBM itu produk politik Soeharto. Pro ataupun menolak, itu ada kepentingan politik," katanya dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2012).Sunarsip mengatakan, setiap rezim sejak Soeharto lengser tidak bisa lepas dari dominasi politik BBM. "Padahal, saya kira yang harus kita bicarakan bagaimana mengendalikan dan membatasi BBM. Penerapan kan teknis," tutur Sunarip.Namun, dia menambahkan, titik lemah pembatasan BBM terletak pada pengawasan. Dia mengatakan biaya pengawasan pembatasan BBM menguras kas negara minimal Rp40 miliar."Itu kan luar biasa besar. Saya menerawang, BBM itu ada kepentingan asing agar yang dipilih bukan kenaikan tapi pembatasan," katanya.JAKARTA - The Indonesia Economic Intelligence menyebut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk warisan rezim Orde Baru yang diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya.Menurut Juru Bicara The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, pro kontra terhadap kenaikan harga BBM tidak pernah lepas dari kepentingan politik."Subsidi BBM itu produk politik Soeharto. Pro ataupun menolak, itu ada kepentingan politik," katanya dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2012).Sunarsip mengatakan, setiap rezim sejak Soeharto lengser tidak bisa lepas dari dominasi politik BBM. "Padahal, saya kira yang harus kita bicarakan bagaimana mengendalikan dan membatasi BBM. Penerapan kan teknis," tutur Sunarip.Namun, dia menambahkan, titik lemah pembatasan BBM terletak pada pengawasan. Dia mengatakan biaya pengawasan pembatasan BBM menguras kas negara minimal Rp40 miliar."Itu kan luar biasa besar. Saya menerawang, BBM itu ada kepentingan asing agar yang dipilih bukan kenaikan tapi pembatasan," katanya.