Kekerasan yang kerap dilakukan polisi dalam dinamika demokrasi seperti banyaknya penangkapan dan bentrok di berbagai tempat yang melukai ribuan orang membuat banyak rakyat ingin kembali pada Dwifungsi ABRI.https://news.okezone.com/read/2012/04/24/337/617129/reformasi-setengah-hati-rakyat-rindu-dwifungsi-abriidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/24/337/617129/reformasi-setengah-hati-rakyat-rindu-dwifungsi-abrihttps://news.okezone.com/read/2012/04/24/337/617129/reformasi-setengah-hati-rakyat-rindu-dwifungsi-abriSelasa 24 April 2012 08:01 WIBFiddy Anggriawan Ilustrasi (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/24/337/617129/rU17z4O3bF.jpgJAKARTA - Kekerasan yang kerap dilakukan polisi dalam dinamika demokrasi seperti banyaknya penangkapan dan bentrok di berbagai tempat yang melukai ribuan orang membuat banyak rakyat ingin kembali pada Dwi fungsi ABRI. Menurut pemerhati politik, Adian Napitupulu, dari data yang dimilikinya kekerasan Polri, seperti penangkapan 548 aktivis, terlukanya 800 aktivis saat menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, penyerbuan ke LBH, penangkapan seluruh wartawan salah satu media massa di Jawa Barat, penanganan kasus di Bima, di Tiaka serta Konflik tanah di Mesuji juga berbagai peristiwa lain, membuat banyak rakyat kemudian rindu kembalinya Dwifungsi ABRI.Setelah 14 tahun Reformasi dan polisi menjadi institusi mandiri, diakuinya ternyata tidak menghentikan praktek kekerasan negara terhadap rakyat. Namun, yang terjadi hanya ganti Pelaku saja.Pada saat Orde Baru penyiksaan terhadap rakyat dilakukan tentara, sekarang justru dilakukan oleh polisi seperti pembakaran anggota tubuh mahasiswa yang ditangkap dalam aksi BBM bulan lalu. Kemudian, dulu yang lindungi perusahaan asing adalah tentara, saat ini dilindungi oleh polisi, dengan uang pengamanan seperti yang terjadi di Freeport. Gawatnya, saat Orde Baru tentara jadi pelaku kekerasan tapi tidak membuat BAP, saat ini polisi menjadi pelaku kekerasan dan juga membuat BAP yang jadi dasar hukum dakwaan."Tentu yang salah bukan Reformasi nya tetapi para pemimpin negara pascareformasi yang tidak menuntaskan agenda-agenda reformasi. Dalam hal ini tidak segera menempatkan polisi di bawah Departemen Dalam Negeri sebagaimana tuntutan turunan Reformasi, tetapi polisi justru berada langsung di bawah presiden," ungkap Adian dalam keterangan persnya, Selasa (24/4/2012).Pendiri Forkot yang juga aktivis 98 ini menambahkan, dengan posisi itu maka polisi cenderung tidak menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Tapi jadi pelindung dan pelayan kekuasaan. "Jika praktek kekerasan negara terhadap Rakyat terus berlangsung, maka kerinduan rakyat untuk kembalinya Dwifungsi ABRI akan menjadi kebutuhan. Sangat mungkin di waktu depan untuk menghentikan kekerasan dan kesewenangan negara maka rakyat bergerak bersama tentara seperti di Tunisia, Mesir dan Filipina," simpulnya.JAKARTA - Kekerasan yang kerap dilakukan polisi dalam dinamika demokrasi seperti banyaknya penangkapan dan bentrok di berbagai tempat yang melukai ribuan orang membuat banyak rakyat ingin kembali pada Dwi fungsi ABRI. Menurut pemerhati politik, Adian Napitupulu, dari data yang dimilikinya kekerasan Polri, seperti penangkapan 548 aktivis, terlukanya 800 aktivis saat menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, penyerbuan ke LBH, penangkapan seluruh wartawan salah satu media massa di Jawa Barat, penanganan kasus di Bima, di Tiaka serta Konflik tanah di Mesuji juga berbagai peristiwa lain, membuat banyak rakyat kemudian rindu kembalinya Dwifungsi ABRI.Setelah 14 tahun Reformasi dan polisi menjadi institusi mandiri, diakuinya ternyata tidak menghentikan praktek kekerasan negara terhadap rakyat. Namun, yang terjadi hanya ganti Pelaku saja.Pada saat Orde Baru penyiksaan terhadap rakyat dilakukan tentara, sekarang justru dilakukan oleh polisi seperti pembakaran anggota tubuh mahasiswa yang ditangkap dalam aksi BBM bulan lalu. Kemudian, dulu yang lindungi perusahaan asing adalah tentara, saat ini dilindungi oleh polisi, dengan uang pengamanan seperti yang terjadi di Freeport. Gawatnya, saat Orde Baru tentara jadi pelaku kekerasan tapi tidak membuat BAP, saat ini polisi menjadi pelaku kekerasan dan juga membuat BAP yang jadi dasar hukum dakwaan."Tentu yang salah bukan Reformasi nya tetapi para pemimpin negara pascareformasi yang tidak menuntaskan agenda-agenda reformasi. Dalam hal ini tidak segera menempatkan polisi di bawah Departemen Dalam Negeri sebagaimana tuntutan turunan Reformasi, tetapi polisi justru berada langsung di bawah presiden," ungkap Adian dalam keterangan persnya, Selasa (24/4/2012).Pendiri Forkot yang juga aktivis 98 ini menambahkan, dengan posisi itu maka polisi cenderung tidak menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Tapi jadi pelindung dan pelayan kekuasaan. "Jika praktek kekerasan negara terhadap Rakyat terus berlangsung, maka kerinduan rakyat untuk kembalinya Dwifungsi ABRI akan menjadi kebutuhan. Sangat mungkin di waktu depan untuk menghentikan kekerasan dan kesewenangan negara maka rakyat bergerak bersama tentara seperti di Tunisia, Mesir dan Filipina," simpulnya.