<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pembuatan Inafis Berorientasi Bisnis</title><description>Anggota Komisi III DPR, Indra SH menganggap bahwa pengadaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) tidak penting.</description><link>https://news.okezone.com/read/2012/04/26/337/618749/pembuatan-inafis-berorientasi-bisnis</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2012/04/26/337/618749/pembuatan-inafis-berorientasi-bisnis"/><item><title>Pembuatan Inafis Berorientasi Bisnis</title><link>https://news.okezone.com/read/2012/04/26/337/618749/pembuatan-inafis-berorientasi-bisnis</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2012/04/26/337/618749/pembuatan-inafis-berorientasi-bisnis</guid><pubDate>Kamis 26 April 2012 10:21 WIB</pubDate><dc:creator>Tegar Arief Fadly</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/04/26/337/618749/cn2iTv7qoN.jpg" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/04/26/337/618749/cn2iTv7qoN.jpg</image><title></title></images><description>JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Indra SH menganggap bahwa pengadaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) tidak penting. Karena fungsinya tumpang tindih dengan fungsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).&quot;Inafis dan e-KTP relatif sama. Data yang dimasukkan dalam Inafis, ada dalam data yang diinput di e-KTP. Selain itu seperti yang direncanakan Kemendagri bahwa e-KTP menyangkut data keseluruhan penduduk Indonesia dan bisa digunakan untuk kepentingan semua instansi,&quot; kata dia saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (26/04/2012).Untuk itu Indra menyarankan agar program inafis tersebut dibatalkan saja. Jika memang Inafis tetap dilanjutkan, hendaknya dibuat gratis sebagaimana program e-KTP.&quot;Dengan program e-KTP, maka Inafis jadi tidak perlu. Jangan sampai nanti hal ini hanya berorientasi proyek. Apabila Inafis ini tetap dilaksanakan terkait belum rampungnya e-KTP, maka seharusnya Inafis card ini digratiskan, seperti e-KTP,&quot; imbuhnya.Kemudian, sambung Indra, jika Polri bersikeras tetap menginginkan pengadaan kartu Inafis ini, hal tersebut dapat dicurigai bahwa terdapat unsur proyek menguntungkan di dalamnya.&quot;Apabila Polri tetap memaksakan program ini maka memang patut diduga orientasi program Inafis ini adalah orientasi proyek,&quot; tegasnya.Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar pemerintah segera bertindak tegas untuk menyikapi berbagai program yang sarat dengan korupsi.&quot;Program yang tumpang tindih seperti ini harusnya tak akan terjadi apabila antar instansi pemerintahan koordinasi dengan baik,&quot; terangnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Indra SH menganggap bahwa pengadaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) tidak penting. Karena fungsinya tumpang tindih dengan fungsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).&quot;Inafis dan e-KTP relatif sama. Data yang dimasukkan dalam Inafis, ada dalam data yang diinput di e-KTP. Selain itu seperti yang direncanakan Kemendagri bahwa e-KTP menyangkut data keseluruhan penduduk Indonesia dan bisa digunakan untuk kepentingan semua instansi,&quot; kata dia saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (26/04/2012).Untuk itu Indra menyarankan agar program inafis tersebut dibatalkan saja. Jika memang Inafis tetap dilanjutkan, hendaknya dibuat gratis sebagaimana program e-KTP.&quot;Dengan program e-KTP, maka Inafis jadi tidak perlu. Jangan sampai nanti hal ini hanya berorientasi proyek. Apabila Inafis ini tetap dilaksanakan terkait belum rampungnya e-KTP, maka seharusnya Inafis card ini digratiskan, seperti e-KTP,&quot; imbuhnya.Kemudian, sambung Indra, jika Polri bersikeras tetap menginginkan pengadaan kartu Inafis ini, hal tersebut dapat dicurigai bahwa terdapat unsur proyek menguntungkan di dalamnya.&quot;Apabila Polri tetap memaksakan program ini maka memang patut diduga orientasi program Inafis ini adalah orientasi proyek,&quot; tegasnya.Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar pemerintah segera bertindak tegas untuk menyikapi berbagai program yang sarat dengan korupsi.&quot;Program yang tumpang tindih seperti ini harusnya tak akan terjadi apabila antar instansi pemerintahan koordinasi dengan baik,&quot; terangnya.</content:encoded></item></channel></rss>
