Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan pengangguran.https://news.okezone.com/read/2012/04/26/58/618710/memajukan-ekonomi-indonesia-melalui-kewirausahaanidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/26/58/618710/memajukan-ekonomi-indonesia-melalui-kewirausahaanhttps://news.okezone.com/read/2012/04/26/58/618710/memajukan-ekonomi-indonesia-melalui-kewirausahaanKamis 26 April 2012 09:40 WIBhttps://img.okezone.com/content/2012/04/26/58/618710/zrJgvjMsc2.jpgSalah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan pengangguran. Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan sebagian dari kita tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Di antara kelompok masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap akibat keterbatasan lapangan kerja adalah kaum muda. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 7,7 juta orang atau 6,56% dari total angkatan kerja. Pengangguran terbuka tertinggi pada Agustus 2011 berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,66% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,43%.Pengangguran lulusan sekolah dasar (SD) berjumlah 3,56% atau naik dari posisi Februari 2011 sebesar 3,37%. La lu, pengangguran lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 8,37% atau naik dari Februari 2011 yang mencapai 7,83%. Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III mencapai 7,16% atau turun dari Februari 2011 sebesar 11,59%. Terakhir pengangguran lulusan universitas turun menjadi 8,02% dari level 9,95% pada Februari 2011. Data-data itu menujukkan bahwa persoalan pengangguran usia produktif di Indonesia merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata.Dalam konteks itu, banyak pihak meyakini bahwa cara terbaik untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda. Dalam sebuah kesempatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah berujar bahwa untuk dapat menjadi negara maju paling tidak jumlah wirausahawan Indonesia minimal dua persen dari jumlah total penduduk. Sayangnya, saat ini jumlah wirausahawan Indonesia masih kurang dari satu persen. Tidak ada satu pun negara maju tanpa ditopang kehadiran wirausahawan. Istilah wirausahawan merupakan terjemahan dari kata entrepreneur yang diartikan sebagai kegiatan individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh keuntungan dan membesarkan usaha dalam bidang produksi maupun distribusi barang-barang ekonomi dan jasa. Berbicara mengenai kewirausahaan memang tidak dapat dilepaskan dari soal kemandirian bangsa. Kedua hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kuantitas dan kualitas kewirausahaan suatu negara baik, maka dapat dipastikan bahwa kemandirian negara bersangkutan baik pula. Kehadiran para wirausahawan penting untuk menopang keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi bangsa, seperti peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, pemerintah harus mulai secara serius memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukan peran konkret pemerintah melalui penciptaan program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda guna memberikan kesempatan belajar kepada mereka agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan memang jarang menjadi pilihan karena sebagian besar dari kita masih lebih cenderung memilih menjadi karyawan atau pegawai negeri sipil. Perlu disadari semakin besar jumlah orang terdidik yang lulus dari bangku pendidikan, maka semakin besar pula potensi jumlah pengangguran yang mungkin tercipta sebagai dampak dari dampak persaingan akibat terbatasnya daya serap tenaga kerja, termasuk di instansi pemerintahan. Namun, perlu disadari pula bahwa pemerintah agaknya tidak mampu melakukan hal itu sendiri mengingat segala keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dan peran pihak-pihak lain untuk mewujudkan hal itu.Dalam kaitan itu, apresiasi patut diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) atas peluncuran program pelatihan wirausaha mandiri. Melalui program ini PAN menargetkan akan mencetak 11 ribu wirausahawan muda untuk turut membangun perekonomian negara. Program pelatihan kewirausahaan yang ditujukan untuk kalangan usia 17-25 tahun. Selama ini PAN dikenal sebagai satu dari beberapa partai politik Indonesia yang memiliki kader-kader berlatarbelakang pengusaha. Karena itu, PAN memiliki kewajiban moral untuk ”menularkan” jiwa kewirausahaaan yang dimiliki kader-kader mereka kepada masyarakat luas. Sejatinya, partai-partai politik yang dihuni oleh para pengusaha harus mampu memainkan peran itu. Posisi Hatta Rajasa selaku menko perekonomian dan ketua umum partai politik yang memiliki latar belakang pengusaha dapat dijadikan pintu masuk strategis untuk menumbuhkan optimisme kaum muda usia produktif yang masih menganggur sebagaimana penulis paparkan di atas. Kegagahan jabatan dan status sebagai seorang pengusaha yang melekat dalam diri Hatta harus fungsional dan diabdikan bagi perbaikan hidup masyarakat luas.  Namun, patut diingat bahwa program ini hendaknya tidak untuk ditujukan sebagai bentuk pencitraan politik partai semata karena hal itu berpotensi untuk kian menggerus tigkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang saat ini berada pada titik terendah.AHMAD HUSNIMahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya dan Mantan Pengurus PB HMI Periode 2008-2010Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan pengangguran. Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan sebagian dari kita tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Di antara kelompok masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap akibat keterbatasan lapangan kerja adalah kaum muda. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 7,7 juta orang atau 6,56% dari total angkatan kerja. Pengangguran terbuka tertinggi pada Agustus 2011 berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,66% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,43%.Pengangguran lulusan sekolah dasar (SD) berjumlah 3,56% atau naik dari posisi Februari 2011 sebesar 3,37%. La lu, pengangguran lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 8,37% atau naik dari Februari 2011 yang mencapai 7,83%. Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III mencapai 7,16% atau turun dari Februari 2011 sebesar 11,59%. Terakhir pengangguran lulusan universitas turun menjadi 8,02% dari level 9,95% pada Februari 2011. Data-data itu menujukkan bahwa persoalan pengangguran usia produktif di Indonesia merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata.Dalam konteks itu, banyak pihak meyakini bahwa cara terbaik untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda. Dalam sebuah kesempatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah berujar bahwa untuk dapat menjadi negara maju paling tidak jumlah wirausahawan Indonesia minimal dua persen dari jumlah total penduduk. Sayangnya, saat ini jumlah wirausahawan Indonesia masih kurang dari satu persen. Tidak ada satu pun negara maju tanpa ditopang kehadiran wirausahawan. Istilah wirausahawan merupakan terjemahan dari kata entrepreneur yang diartikan sebagai kegiatan individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh keuntungan dan membesarkan usaha dalam bidang produksi maupun distribusi barang-barang ekonomi dan jasa. Berbicara mengenai kewirausahaan memang tidak dapat dilepaskan dari soal kemandirian bangsa. Kedua hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kuantitas dan kualitas kewirausahaan suatu negara baik, maka dapat dipastikan bahwa kemandirian negara bersangkutan baik pula. Kehadiran para wirausahawan penting untuk menopang keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi bangsa, seperti peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, pemerintah harus mulai secara serius memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukan peran konkret pemerintah melalui penciptaan program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda guna memberikan kesempatan belajar kepada mereka agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan memang jarang menjadi pilihan karena sebagian besar dari kita masih lebih cenderung memilih menjadi karyawan atau pegawai negeri sipil. Perlu disadari semakin besar jumlah orang terdidik yang lulus dari bangku pendidikan, maka semakin besar pula potensi jumlah pengangguran yang mungkin tercipta sebagai dampak dari dampak persaingan akibat terbatasnya daya serap tenaga kerja, termasuk di instansi pemerintahan. Namun, perlu disadari pula bahwa pemerintah agaknya tidak mampu melakukan hal itu sendiri mengingat segala keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dan peran pihak-pihak lain untuk mewujudkan hal itu.Dalam kaitan itu, apresiasi patut diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) atas peluncuran program pelatihan wirausaha mandiri. Melalui program ini PAN menargetkan akan mencetak 11 ribu wirausahawan muda untuk turut membangun perekonomian negara. Program pelatihan kewirausahaan yang ditujukan untuk kalangan usia 17-25 tahun. Selama ini PAN dikenal sebagai satu dari beberapa partai politik Indonesia yang memiliki kader-kader berlatarbelakang pengusaha. Karena itu, PAN memiliki kewajiban moral untuk ”menularkan” jiwa kewirausahaaan yang dimiliki kader-kader mereka kepada masyarakat luas. Sejatinya, partai-partai politik yang dihuni oleh para pengusaha harus mampu memainkan peran itu. Posisi Hatta Rajasa selaku menko perekonomian dan ketua umum partai politik yang memiliki latar belakang pengusaha dapat dijadikan pintu masuk strategis untuk menumbuhkan optimisme kaum muda usia produktif yang masih menganggur sebagaimana penulis paparkan di atas. Kegagahan jabatan dan status sebagai seorang pengusaha yang melekat dalam diri Hatta harus fungsional dan diabdikan bagi perbaikan hidup masyarakat luas.  Namun, patut diingat bahwa program ini hendaknya tidak untuk ditujukan sebagai bentuk pencitraan politik partai semata karena hal itu berpotensi untuk kian menggerus tigkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang saat ini berada pada titik terendah.AHMAD HUSNIMahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya dan Mantan Pengurus PB HMI Periode 2008-2010