SELAIN sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta ternyata memiliki 'keistimewaan' dibanding daerah atau provinsi lainnya.https://news.okezone.com/read/2012/04/30/59/620856/gratiskan-tol-yang-macetidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/30/59/620856/gratiskan-tol-yang-macethttps://news.okezone.com/read/2012/04/30/59/620856/gratiskan-tol-yang-macetSenin 30 April 2012 11:17 WIBFetra Hariandjahttps://e.okezone.com/error.pngSELAIN sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta ternyata memiliki 'keistimewaan' dibanding daerah atau provinsi lainnya. Jakarta pantas disematkan sebagai kota besar termacet di Indonesia. Kemacetan bahkan tidak hanya terjadi di jalan umum, melainkan di sebagian besar jalan tol.Bangsa Indonesia dijejali pengertian tol sebagai jalan bebas hambatan. Suatu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas atau pun mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Realitanya, lalu lintas sebagian besar jalan tol di Indonesia padat luar biasa seperti persimpangan pasar malam.Upaya perbaikan mengatasi kemacetan di jalan tol sangat minim. Sampelnya, tol Jakarta-Cikampek. Pada pagi hari, kendaraan menuju Jakata sangat padat. Waktu tempuh Bekasi Barat menuju Semanggi yang seharusnya 40 menit, tidaklah berlaku pada hari kerja. Para pengguna harus menyisir jalan tol tersebut dalam waktu dua jam.Fenomena karut marutnya jalan tol ternyata mengusik perhatian Menteri Badan Usaha Milik Negaa (BUMN) Dahlan Iskan. Mantan Dirut PT PLN itu kembali memaksa membuka pintu tol untuk mengurai kemacetan. Untuk kali ketiga ini, Dahlan mempersilakan kendaraan masuk tanpa membayar di pintu Kuningan 2, Sabtu pekan lalu. Kala itu, Dahlan yang hendak menuju Tanjung Priok melihat antrean panjang di pintu tol. Sebelumnya, Dahlan juga membuka pintu tol Slipi dan Ancol. Sikap tegas tersebut sebagai cermin betapa berantakannya manajemen tol di Indonesia. Jalan tol yang jauh dari arti bebas hambatan. Tidak ada pilihan bagi pengendara untuk terhindar dari kemacetan, sekalipun bayar dengan harga mahal.Sudah sepatutnya pengelola tidak memungut biaya bagi pengendara bila melintas di jalan tol yang macet. Dengan aturan ini, semua pihak bisa berpikir bagaimana mengelola jalan tol yang benar-benar bebas hambatan. Beberapa pihak memiliki andil terjadinya kemacetan di Jakarta. Terbesar tentu pemerintah yang tidak memiliki motode atau kebijakan cermat mengurangi persoalan ini. Pemerintah tampaknya hanya memikirkan pemasukan kas negara melalui pajak tanpa memikirnya dampaknya. Warga yang membeli kendaraan baru akan dengan mudah memperoleh surat-suratnya.Seharusnya, pemerintah memberikan kuota kendaraan yang boleh beredar di jalan raya Jakarta setiap tahunnya. Sehingga 'ekosistem' kendaraan di Jakarta bisa terkendali. Saat ini, ruas jalan yang ada sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang masih laik jalan.Tidak berdayanya pemerintah dalam membatasi kendaraan baru diperparah kurangnya kesadaran masyarakatnya. Bukan hal aneh bila satu keluarga di Jakarta memiliki kendaraan lebih dari dua. Bisa dibayangkan bila kendaraan tersebut keluar secara bersamaan. Anda yang tidak memiliki kendaraan pun akan merasakan 'nyamannya' macet di Jakarta.Kemudian tingkat kedisiplinan pengendara sangat rendah. Saling salip dan serobot di pintu tol sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sikap tidak disiplin tersebut juga menjadi pemicu terjadinya kemacetan.Sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan strategis. Salah satunya membatasi lalu lalang kendaraan dengan skema plat nomor genap dan ganjil. Untuk kemacetan Jakarta, skema tersebut kemungkinan ideal mengatasi kemacetan. Kemudian bisa juga dengan kebijakan melarang kendaraan yang usianya di atas 15 tahun melintas di seluruh jalan Ibu Kota. Mengenai mana kebijakan yang tepat, pemerintah lebih tahu.Bersamaan dengan skema tersebut, pemerintah juga harus berani membatasi jumlah kendaraan baru di Jakarta. Pemerintah harus berani memangkas pajak dari kendaraan. Melimpahnya pendapatan dari pajak kendaraan seperti pepesan kosong bila lalu lintas Jakarta lumpuh. Solanya, kemacetan menimbulkan kerugian besar di berbagai sektor.Mari kita tunggu kebijakan strategis dari pemeritah!SELAIN sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta ternyata memiliki 'keistimewaan' dibanding daerah atau provinsi lainnya. Jakarta pantas disematkan sebagai kota besar termacet di Indonesia. Kemacetan bahkan tidak hanya terjadi di jalan umum, melainkan di sebagian besar jalan tol.Bangsa Indonesia dijejali pengertian tol sebagai jalan bebas hambatan. Suatu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas atau pun mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Realitanya, lalu lintas sebagian besar jalan tol di Indonesia padat luar biasa seperti persimpangan pasar malam.Upaya perbaikan mengatasi kemacetan di jalan tol sangat minim. Sampelnya, tol Jakarta-Cikampek. Pada pagi hari, kendaraan menuju Jakata sangat padat. Waktu tempuh Bekasi Barat menuju Semanggi yang seharusnya 40 menit, tidaklah berlaku pada hari kerja. Para pengguna harus menyisir jalan tol tersebut dalam waktu dua jam.Fenomena karut marutnya jalan tol ternyata mengusik perhatian Menteri Badan Usaha Milik Negaa (BUMN) Dahlan Iskan. Mantan Dirut PT PLN itu kembali memaksa membuka pintu tol untuk mengurai kemacetan. Untuk kali ketiga ini, Dahlan mempersilakan kendaraan masuk tanpa membayar di pintu Kuningan 2, Sabtu pekan lalu. Kala itu, Dahlan yang hendak menuju Tanjung Priok melihat antrean panjang di pintu tol. Sebelumnya, Dahlan juga membuka pintu tol Slipi dan Ancol. Sikap tegas tersebut sebagai cermin betapa berantakannya manajemen tol di Indonesia. Jalan tol yang jauh dari arti bebas hambatan. Tidak ada pilihan bagi pengendara untuk terhindar dari kemacetan, sekalipun bayar dengan harga mahal.Sudah sepatutnya pengelola tidak memungut biaya bagi pengendara bila melintas di jalan tol yang macet. Dengan aturan ini, semua pihak bisa berpikir bagaimana mengelola jalan tol yang benar-benar bebas hambatan. Beberapa pihak memiliki andil terjadinya kemacetan di Jakarta. Terbesar tentu pemerintah yang tidak memiliki motode atau kebijakan cermat mengurangi persoalan ini. Pemerintah tampaknya hanya memikirkan pemasukan kas negara melalui pajak tanpa memikirnya dampaknya. Warga yang membeli kendaraan baru akan dengan mudah memperoleh surat-suratnya.Seharusnya, pemerintah memberikan kuota kendaraan yang boleh beredar di jalan raya Jakarta setiap tahunnya. Sehingga 'ekosistem' kendaraan di Jakarta bisa terkendali. Saat ini, ruas jalan yang ada sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang masih laik jalan.Tidak berdayanya pemerintah dalam membatasi kendaraan baru diperparah kurangnya kesadaran masyarakatnya. Bukan hal aneh bila satu keluarga di Jakarta memiliki kendaraan lebih dari dua. Bisa dibayangkan bila kendaraan tersebut keluar secara bersamaan. Anda yang tidak memiliki kendaraan pun akan merasakan 'nyamannya' macet di Jakarta.Kemudian tingkat kedisiplinan pengendara sangat rendah. Saling salip dan serobot di pintu tol sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sikap tidak disiplin tersebut juga menjadi pemicu terjadinya kemacetan.Sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan strategis. Salah satunya membatasi lalu lalang kendaraan dengan skema plat nomor genap dan ganjil. Untuk kemacetan Jakarta, skema tersebut kemungkinan ideal mengatasi kemacetan. Kemudian bisa juga dengan kebijakan melarang kendaraan yang usianya di atas 15 tahun melintas di seluruh jalan Ibu Kota. Mengenai mana kebijakan yang tepat, pemerintah lebih tahu.Bersamaan dengan skema tersebut, pemerintah juga harus berani membatasi jumlah kendaraan baru di Jakarta. Pemerintah harus berani memangkas pajak dari kendaraan. Melimpahnya pendapatan dari pajak kendaraan seperti pepesan kosong bila lalu lintas Jakarta lumpuh. Solanya, kemacetan menimbulkan kerugian besar di berbagai sektor.Mari kita tunggu kebijakan strategis dari pemeritah!