Pemberian grasi sebanyak lima tahun merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.https://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/633990/gerindra-sebut-pemberian-grasi-ke-corby-masuk-akalidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/633990/gerindra-sebut-pemberian-grasi-ke-corby-masuk-akalhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/633990/gerindra-sebut-pemberian-grasi-ke-corby-masuk-akalRabu 23 Mei 2012 11:59 WIBFiddy Anggriawan Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/05/23/339/633990/e0Thkve9fb.jpgJAKARTA - Anggota Dewan Penasehat Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun dalam kasus penyelundupan 4,2 kg mariyuana, cukup masuk akal.   Selain itu, pemberian grasi sebanyak lima tahun merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   "Presiden bisa saja meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan itu hak prerogratif dia. Dan saya kira tentu presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat untuk memberikan grasi itu," ungkap Martin kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/5/2012).   Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku sudah pernah melihat Corby di Lapas Kerobokan. Menurut dia, selama di Lapas, Corby berkelakuan baik.   "Ganja itu di negara kita dilarang tapi di negara lain tidak, jadi bukan narkoba. Pertimbangan itu saya kira dengan berkelakuan baik, Presiden memberikan itu ya bagi saya tidak perlu ada yang dikomentari. Tidak mengurangi hukumannya saja 5 tahun," terangnya.   Martin tidak setuju jika dikatakan ada intervensi politik dari Australia terhadap Indonesia. "Ini hanya menyangkut soal satu warga Australia, jadi terlalu berlebihan kita membuat itu menjadi peristiwa yang sangat besar. Kecuali, Corby ini, misalnya, orang Australia yang meledakkan bom di Indonesia. Itu kan alasan  masuk akal bahwa sebenarnya dia bukan narkoba tapi ganja. Ganja itu di negeri kita dihukum berat kalau di negara lain belum tentu," singkatnya.   Lebih jauh, Martin menyatakan bahwa Australia mirip dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang sangat peduli terhadap warganya di luar negeri. "Negara-negara Eropa, AS sangat peduli kepada warganya. Mungkin terlalu banyak penduduk kita jadi kepedulian kita kurang," simpulnya.JAKARTA - Anggota Dewan Penasehat Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun dalam kasus penyelundupan 4,2 kg mariyuana, cukup masuk akal.   Selain itu, pemberian grasi sebanyak lima tahun merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   "Presiden bisa saja meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan itu hak prerogratif dia. Dan saya kira tentu presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat untuk memberikan grasi itu," ungkap Martin kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/5/2012).   Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku sudah pernah melihat Corby di Lapas Kerobokan. Menurut dia, selama di Lapas, Corby berkelakuan baik.   "Ganja itu di negara kita dilarang tapi di negara lain tidak, jadi bukan narkoba. Pertimbangan itu saya kira dengan berkelakuan baik, Presiden memberikan itu ya bagi saya tidak perlu ada yang dikomentari. Tidak mengurangi hukumannya saja 5 tahun," terangnya.   Martin tidak setuju jika dikatakan ada intervensi politik dari Australia terhadap Indonesia. "Ini hanya menyangkut soal satu warga Australia, jadi terlalu berlebihan kita membuat itu menjadi peristiwa yang sangat besar. Kecuali, Corby ini, misalnya, orang Australia yang meledakkan bom di Indonesia. Itu kan alasan  masuk akal bahwa sebenarnya dia bukan narkoba tapi ganja. Ganja itu di negeri kita dihukum berat kalau di negara lain belum tentu," singkatnya.   Lebih jauh, Martin menyatakan bahwa Australia mirip dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang sangat peduli terhadap warganya di luar negeri. "Negara-negara Eropa, AS sangat peduli kepada warganya. Mungkin terlalu banyak penduduk kita jadi kepedulian kita kurang," simpulnya.