Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, mengatakan presiden terpilih pada Pemilu yang akan datang, wajib melepaskan jabatannya di partai politik.https://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/634263/ppp-kampanye-presiden-mendatang-tak-boleh-rangkap-jabatanidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/634263/ppp-kampanye-presiden-mendatang-tak-boleh-rangkap-jabatanhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/634263/ppp-kampanye-presiden-mendatang-tak-boleh-rangkap-jabatanRabu 23 Mei 2012 16:23 WIBTegar Arief FadlyIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/05/23/339/634263/KPGB8WXuCU.jpgJAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, mengatakan presiden terpilih pada Pemilu yang akan datang, wajib melepaskan jabatannya di partai politik.   "Agar presiden dan wakil presiden menjadi milik bangsa Indonesia dan mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa, jabatan apapun di partai politik harus dilepas," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/05/2012).   Hal ini menurut Romahurmuzy bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan. "Kan kita berbicara antisipasi. Kalau sudah berbicara partisapasi kan bisa saja dia sangat partisan. Bisa jadi dia membela partai dia," imbuhnya.   Untuk itu, Romahurmuzy menyarankan agar hal tersebut diatur di dalam undang-undang pemilihan presiden yang akan segera dibahas oleh DPR. "Untuk menjaga netralitas itu ya harus meletakkan jabatannya sebagai pengurus parpol kalau menjadi presiden. Harus netral," pungkasnya.JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, mengatakan presiden terpilih pada Pemilu yang akan datang, wajib melepaskan jabatannya di partai politik.   "Agar presiden dan wakil presiden menjadi milik bangsa Indonesia dan mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa, jabatan apapun di partai politik harus dilepas," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/05/2012).   Hal ini menurut Romahurmuzy bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan. "Kan kita berbicara antisipasi. Kalau sudah berbicara partisapasi kan bisa saja dia sangat partisan. Bisa jadi dia membela partai dia," imbuhnya.   Untuk itu, Romahurmuzy menyarankan agar hal tersebut diatur di dalam undang-undang pemilihan presiden yang akan segera dibahas oleh DPR. "Untuk menjaga netralitas itu ya harus meletakkan jabatannya sebagai pengurus parpol kalau menjadi presiden. Harus netral," pungkasnya.