Uni Eropa (UE) akan mengakhiri program pemantauan perdamaian di Aceh, setelah menjalankan misi tersebut sejak 2009.https://news.okezone.com/read/2012/05/23/340/634241/uni-eropa-akhiri-misi-pemantauan-damai-di-acehidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/340/634241/uni-eropa-akhiri-misi-pemantauan-damai-di-acehhttps://news.okezone.com/read/2012/05/23/340/634241/uni-eropa-akhiri-misi-pemantauan-damai-di-acehRabu 23 Mei 2012 18:05 WIBSalman MardiraMassa GAM (dok:Wordpress)https://img.okezone.com/content/2012/05/23/340/634241/K2wlhdGugE.jpgBANDA ACEH - Uni Eropa (UE) akan mengakhiri program pemantauan perdamaian di Aceh, setelah menjalankan misi tersebut sejak 2009. Program Aceh Peace Process Support (APPS) diakhiri pada Juni 2012, menyusul keamanan di Aceh makin kondusif. “Uni Eropa sangat bangga setelah bertindak sebagai pengawal perdamaian Aceh,” kata Kepala kantor perwakilan Uni Eropa di Aceh, Giovani Serritella, dalam seremoni penutupan program di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (23/5/2012).Dengan berakhirnya program tersebut, semua kegiatan pemantauan perdamaian yang dibiayai Uni Eropa dihentikan. Namun, mereka tetap melanjutkan bantuan dalam bentuk program lain. Program tersebut di antaranya penjagaan hutan dan lingkungan, serta bantuan sosial. Uni Eropa juga siap membantu program-program Pemerintah Aceh yang baru. Menurut Geovani, perdamaian Aceh akan menjadi pelajaran bagi dunia, khususnya negara-negara yang terganggu stabilitas keamanannya. Aceh juga menjadi contoh sistem pemerintahan desentralisasi penuh bagi dunia.Atas nama duta besar dan Uni Eropa, Geovani mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Pemprov Aceh, serta pihak international lainnya yang sudah mebantu mereka menuntaskan misi pemantauan perdamaian ini.“Uni Eropa akan tetap menjadi patner Aceh dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan,” ujar Geovani.Perwakilan Crisist Management Initiatif (CMI) atau lembaga yang memediasi perdamaian Gerakan Aceh Merdeka-Pemerintah Indonesia, Benhard May, menyatakan pihaknya optimistis permasalahan-permasalahan internal yang terjadi pasca penandatangan MoU Helsinki bisa diselesaikan semua pihak.“Kami melihat tidak perlu lagi didampingi,” sebut Benhard.Benhard mengaku akan menggelar pertemuan terakhir bagi semua pihak pada 28 Mei mendatang, untuk membahas hal-hal yang belum terselesaikan sebagaimana diamanahkan dalam nota kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 lalu.Ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Desk Aceh Kemenko Polhukam, Amiruddin Usman, menyebutkan tantangan Aceh ke depan makin berat, setelah Uni Eropa mengakhiri misi pemantauan perdamaian. “Banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjaga perdamaian ini,” katanya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga rasa saling percaya dan menghilangkan ego kelompok masing-masing.BANDA ACEH - Uni Eropa (UE) akan mengakhiri program pemantauan perdamaian di Aceh, setelah menjalankan misi tersebut sejak 2009. Program Aceh Peace Process Support (APPS) diakhiri pada Juni 2012, menyusul keamanan di Aceh makin kondusif. “Uni Eropa sangat bangga setelah bertindak sebagai pengawal perdamaian Aceh,” kata Kepala kantor perwakilan Uni Eropa di Aceh, Giovani Serritella, dalam seremoni penutupan program di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (23/5/2012).Dengan berakhirnya program tersebut, semua kegiatan pemantauan perdamaian yang dibiayai Uni Eropa dihentikan. Namun, mereka tetap melanjutkan bantuan dalam bentuk program lain. Program tersebut di antaranya penjagaan hutan dan lingkungan, serta bantuan sosial. Uni Eropa juga siap membantu program-program Pemerintah Aceh yang baru. Menurut Geovani, perdamaian Aceh akan menjadi pelajaran bagi dunia, khususnya negara-negara yang terganggu stabilitas keamanannya. Aceh juga menjadi contoh sistem pemerintahan desentralisasi penuh bagi dunia.Atas nama duta besar dan Uni Eropa, Geovani mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Pemprov Aceh, serta pihak international lainnya yang sudah mebantu mereka menuntaskan misi pemantauan perdamaian ini.“Uni Eropa akan tetap menjadi patner Aceh dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan,” ujar Geovani.Perwakilan Crisist Management Initiatif (CMI) atau lembaga yang memediasi perdamaian Gerakan Aceh Merdeka-Pemerintah Indonesia, Benhard May, menyatakan pihaknya optimistis permasalahan-permasalahan internal yang terjadi pasca penandatangan MoU Helsinki bisa diselesaikan semua pihak.“Kami melihat tidak perlu lagi didampingi,” sebut Benhard.Benhard mengaku akan menggelar pertemuan terakhir bagi semua pihak pada 28 Mei mendatang, untuk membahas hal-hal yang belum terselesaikan sebagaimana diamanahkan dalam nota kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 lalu.Ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Desk Aceh Kemenko Polhukam, Amiruddin Usman, menyebutkan tantangan Aceh ke depan makin berat, setelah Uni Eropa mengakhiri misi pemantauan perdamaian. “Banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjaga perdamaian ini,” katanya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga rasa saling percaya dan menghilangkan ego kelompok masing-masing.