Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi selama lima tahun kepada terpidana 20 tahun kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby.  https://news.okezone.com/read/2012/05/24/339/634844/pdip-investigasi-kenapa-sby-kasih-grasi-ke-corbyidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/24/339/634844/pdip-investigasi-kenapa-sby-kasih-grasi-ke-corbyhttps://news.okezone.com/read/2012/05/24/339/634844/pdip-investigasi-kenapa-sby-kasih-grasi-ke-corbyKamis 24 Mei 2012 14:21 WIBSusi Fatimahreutershttps://img.okezone.com/content/2012/05/24/339/634844/ASu0fbdpYX.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi selama lima tahun kepada terpidana 20 tahun kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby.   Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, menilai pemberian grasi tersebut tidak transparan.   Oleh karena itu, Puan meminta tim bidang hukum PDI Perjuangan untuk mencari tahu alasan Presiden SBY memberikan grasi sebanyak itu kepada warga negara Australia.   "Memang sampai sekarang harus ada kejelasan bagaimana kita memberikan grasi kepada suatu warga negara asing yang sesuai ketentuan, pasti ada pertimbangan tertentu kenapa ini bisa terjadi, tentu kita harus mempertanyakan apa yang jadi pertimbangan, saya sudah menugaskan teman-teman di bidang hukum untuk bisa mencari kejelasan," tutur Puan di Hotel Grand Melia Jakarta, Kamis (24/5/2012).   Menurutnya, jika pemerintah tidak transparan menjelaskan alasan pemberian grasi tersebut, hal itu akan menjadi pertanyaan besar bagi kalangan internasional.   "Nantinya akan jadi pertanyaan di dunia internasional mengapa ada orang yang dibebaskan dan yang tidak dibebaskan," katanya.  JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi selama lima tahun kepada terpidana 20 tahun kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby.   Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, menilai pemberian grasi tersebut tidak transparan.   Oleh karena itu, Puan meminta tim bidang hukum PDI Perjuangan untuk mencari tahu alasan Presiden SBY memberikan grasi sebanyak itu kepada warga negara Australia.   "Memang sampai sekarang harus ada kejelasan bagaimana kita memberikan grasi kepada suatu warga negara asing yang sesuai ketentuan, pasti ada pertimbangan tertentu kenapa ini bisa terjadi, tentu kita harus mempertanyakan apa yang jadi pertimbangan, saya sudah menugaskan teman-teman di bidang hukum untuk bisa mencari kejelasan," tutur Puan di Hotel Grand Melia Jakarta, Kamis (24/5/2012).   Menurutnya, jika pemerintah tidak transparan menjelaskan alasan pemberian grasi tersebut, hal itu akan menjadi pertanyaan besar bagi kalangan internasional.   "Nantinya akan jadi pertanyaan di dunia internasional mengapa ada orang yang dibebaskan dan yang tidak dibebaskan," katanya.