Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby hanya menambah catatan hitam buruknya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.https://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635715/grasi-untuk-corby-menambah-catatan-hitam-penegakan-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635715/grasi-untuk-corby-menambah-catatan-hitam-penegakan-hukumhttps://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635715/grasi-untuk-corby-menambah-catatan-hitam-penegakan-hukumJum'at 25 Mei 2012 20:05 WIBSusi FatimahSchapelle Leigh Corby (Foto: news.au)https://img.okezone.com/content/2012/05/25/339/635715/AJg76xP61z.jpgJAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby hanya menambah catatan hitam buruknya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Satu lagi catatan hitam impotensi pemerintahan SBY," tutur Hendardi dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (25/5/2012).Menurutnya, jika seorang Ratu Mariayuana mampu menjadi komoditas kompromi antara pemerintah Indonesia dengan Australia dengan cara tidak transparan, tak heran jika koruptor merasa aman dan tenteram di negeri yang segala sesuatunya bisa dikompromikan."Catatan penting lain, peristiwa ini menunjukkan betapa gigih Pemerintah Australia 'menyelamatkan' warga negaranya yang terjerat masalah hukum di negeri orang,” ujarnya.“Panorama bertolak belakang dengan pembelaan Pemerintah RI atas berbagai kasus yang menimpa WNI di luar negeri, utamanya para TKI," tambahnya.JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby hanya menambah catatan hitam buruknya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Satu lagi catatan hitam impotensi pemerintahan SBY," tutur Hendardi dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (25/5/2012).Menurutnya, jika seorang Ratu Mariayuana mampu menjadi komoditas kompromi antara pemerintah Indonesia dengan Australia dengan cara tidak transparan, tak heran jika koruptor merasa aman dan tenteram di negeri yang segala sesuatunya bisa dikompromikan."Catatan penting lain, peristiwa ini menunjukkan betapa gigih Pemerintah Australia 'menyelamatkan' warga negaranya yang terjerat masalah hukum di negeri orang,” ujarnya.“Panorama bertolak belakang dengan pembelaan Pemerintah RI atas berbagai kasus yang menimpa WNI di luar negeri, utamanya para TKI," tambahnya.