Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta hingga kini belum kunjung diselesaikan.https://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635837/dpr-minta-pemerintah-mengalah-terkait-keistimewaan-diyidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635837/dpr-minta-pemerintah-mengalah-terkait-keistimewaan-diyhttps://news.okezone.com/read/2012/05/25/339/635837/dpr-minta-pemerintah-mengalah-terkait-keistimewaan-diyJum'at 25 Mei 2012 19:38 WIBTegar Arief FadlyPriyo (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/05/25/339/635837/IZi8JDXvsh.jpgJAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta hingga kini belum kunjung diselesaikan. Untuk itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santosa mendesak UU tersebut segera dirampungkan.   Priyo menyarankan pemerintah, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri bersedia mengalah dan menerima aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   "RUU Keistimewaan DIY harus diselesaikan. Saya mohon Presiden dan Mendagri khususnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Mundur satu langkah mengalah untuk kebaikan yang lebih besar, tidak masalah," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/05/2012).   Politikus Partai Golkar ini juga mengakui bahwa selama ini terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alhasil, pembahasan RUUK DIY tak kunjung selesai.   "Pusat dan Gubernur. Ya nyatanya seperti itu. Yogya itu khas dari sejarah yang kita tahu. Wajar saja. Kalau menteri pusat melalui Mendagri saya rasa selesai," sambungnya.   DPR sendiri, lanjut Priyo, telah mencoba untuk menjadi jembatan di antara kedua belah pihak. Kendati demikian, keputusan tetap ada di tangan pemerintah. "Posisi kami di parlemen sudah minta pemerintah pusat untuk mundur selangkah demi kepentingan lebih besar," tandasnya.JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta hingga kini belum kunjung diselesaikan. Untuk itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santosa mendesak UU tersebut segera dirampungkan.   Priyo menyarankan pemerintah, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri bersedia mengalah dan menerima aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   "RUU Keistimewaan DIY harus diselesaikan. Saya mohon Presiden dan Mendagri khususnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Mundur satu langkah mengalah untuk kebaikan yang lebih besar, tidak masalah," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/05/2012).   Politikus Partai Golkar ini juga mengakui bahwa selama ini terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alhasil, pembahasan RUUK DIY tak kunjung selesai.   "Pusat dan Gubernur. Ya nyatanya seperti itu. Yogya itu khas dari sejarah yang kita tahu. Wajar saja. Kalau menteri pusat melalui Mendagri saya rasa selesai," sambungnya.   DPR sendiri, lanjut Priyo, telah mencoba untuk menjadi jembatan di antara kedua belah pihak. Kendati demikian, keputusan tetap ada di tangan pemerintah. "Posisi kami di parlemen sudah minta pemerintah pusat untuk mundur selangkah demi kepentingan lebih besar," tandasnya.