Pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby masih menjadi polemik di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2012/05/27/339/636372/grasi-corby-sangat-seksiidhttps://news.okezone.com/read/2012/05/27/339/636372/grasi-corby-sangat-seksihttps://news.okezone.com/read/2012/05/27/339/636372/grasi-corby-sangat-seksiMinggu 27 Mei 2012 13:48 WIBDina KusumaningrumSchapelle Leigh Corby (Foto: daylife)https://img.okezone.com/content/2012/05/27/339/636372/au8EbaucQb.jpgJAKARTA - Pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby masih menjadi polemik di Indonesia.   Seperti diungkapkan tokoh dari Indonesian Centre For Demokracy Diplomacy and Defence Teuku Rezasyah, bahwa sesuatu yang melanggar moratorium dan melanggar hukum seperti yang terjadi pada Corby merupakan kasus yang sangat “seksi”.   "Di media massa, bad news atau good news, kalau media masa dibuat dari angle tertentu. Seperti terjadi pelanggaran hukum atau melanggar moratorium yang ditunjukkan kepada Corby bukan kepada yang lain dan ini bisa menjadi berita yang seksi, kebetulan Indonesia sudah melawan narkoba secara besar-besaran," ujarnya kepada Okezone usai menjadi narasumber dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2012).   Menurut Teuku, Presiden boleh saja memberikan grasi kepada Corby karena sudah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. "Presiden pun tidak semena-mena dalam memberikan grasi, ada konstitusi yang mengatakan prseiden boleh memberikan grasi sesuai Pasal 14 UUD 1945. Itu boleh, tetapi permasalahanya komunikasi terputus," terangnya.   Dia menambahkan keputusan grasi kepada Corby adalah unilateral Indonesia karena sudah sesuai dengan proses hukum Indonesia.   "Kita pahami bersama bahwa keputusan Grasi Corby sudah menjadi unilateral Indonesia, kita tidak dapat ditekan oleh negara manapun," katanya.JAKARTA - Pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby masih menjadi polemik di Indonesia.   Seperti diungkapkan tokoh dari Indonesian Centre For Demokracy Diplomacy and Defence Teuku Rezasyah, bahwa sesuatu yang melanggar moratorium dan melanggar hukum seperti yang terjadi pada Corby merupakan kasus yang sangat “seksi”.   "Di media massa, bad news atau good news, kalau media masa dibuat dari angle tertentu. Seperti terjadi pelanggaran hukum atau melanggar moratorium yang ditunjukkan kepada Corby bukan kepada yang lain dan ini bisa menjadi berita yang seksi, kebetulan Indonesia sudah melawan narkoba secara besar-besaran," ujarnya kepada Okezone usai menjadi narasumber dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2012).   Menurut Teuku, Presiden boleh saja memberikan grasi kepada Corby karena sudah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. "Presiden pun tidak semena-mena dalam memberikan grasi, ada konstitusi yang mengatakan prseiden boleh memberikan grasi sesuai Pasal 14 UUD 1945. Itu boleh, tetapi permasalahanya komunikasi terputus," terangnya.   Dia menambahkan keputusan grasi kepada Corby adalah unilateral Indonesia karena sudah sesuai dengan proses hukum Indonesia.   "Kita pahami bersama bahwa keputusan Grasi Corby sudah menjadi unilateral Indonesia, kita tidak dapat ditekan oleh negara manapun," katanya.