Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Penghentian ini dilakukan lantaran tidak adanya cukup bukti.https://news.okezone.com/read/2012/06/01/339/639384/kasus-sisminbakum-dihentikan-hartono-apresiasi-kejagungidhttps://news.okezone.com/read/2012/06/01/339/639384/kasus-sisminbakum-dihentikan-hartono-apresiasi-kejagunghttps://news.okezone.com/read/2012/06/01/339/639384/kasus-sisminbakum-dihentikan-hartono-apresiasi-kejagungJum'at 01 Juni 2012 06:05 WIBIlustrasi (Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/06/01/339/639384/kWNVAdzFbp.jpgJAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Penghentian ini dilakukan lantaran tidak adanya cukup bukti.Tim Penasehat Hukum Hartono Tanoesoedibjo, Andi F Simangunsong menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada institusi Kejaksaan, terkait dengan penghentian perkara Kasus Sisminbakum."Terima kasih dan apresiasi kepada institusi Kejaksaan, penghentian ini merupakan bentuk pemberian kepastia hukum yang sudah lama dinanti. Setelah bertahun-tahun Hartono ditetatpkan sebagai tersangka bersama dengan Yusril Ihza Mahendra," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (31/5/2012) malam.Kata Andi, penghentian kasus ini juga menunjukkan bentuk penegakan hukum yang terintegrasi menyusul putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) atas beberapa terdakwa dalam kasus Sisminbakum yang pernah disidangkan sehingga akhirnya dibebaskan."Dalam keputusannya MA secara konsisten menetapkan status uang pungutan Sisminbakum bukan uang Negara karena pada waktu itu tidak ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga MA memutuskan pungutan access fee Sisminbakum oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (SRD) tidak merupakan korupsi," tambahnya.Andi menambahkan, tidak bisa dipungkiri jika sejak awal beroperasi Sisminbakum telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam perkembangan proses pendirian dan pengesahan badan hukum (PT) di Indonesia."Baik dari segi percepatan waktu maupun dari segi pemotongan banykanya jalur birokrasi dalam pengurusan PT yang dalam prakteknya memberikan peluang adanya KKN dari satu meja ke meja berikutnya," ujar Andi.Langkah yang diambil Kejagung tersebut menurutnya akan memberikan kepastian keamanan berinvestasi bagi investor dari dalam maupun luar negeri yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT)."Sistem BOT salah satunya akan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor tanpa membebani APBN ataupun APBD karena negara di tahap awal tidak perlu mengeluarkan dana guna pembiayaan proyek yang dalam sistem BOT sepenuhnya ditanggung oleh swasta dan umumnya memakan biaya yang tidak kecil. Di pihak lain menciptakan lapangan kerja di sektor swasta," tutupnya.Sebelumnya, Kejagung resmi menghentikan proses hukum dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) lantaran tidak cukupnya bukti. "Penyidikan tindak pidana korupsi pungutan biaya access fee dan biaya PNPB pada Sisminbakum Dirjen AHU. Iya toh, dihentikan penyidikannya, atas nama Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesudibjo dan Ali Amran Jana," terang Kapuspenkum Kejagung M Adi Toegarisman, Kamis 31 Mei kemarin.JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Penghentian ini dilakukan lantaran tidak adanya cukup bukti.Tim Penasehat Hukum Hartono Tanoesoedibjo, Andi F Simangunsong menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada institusi Kejaksaan, terkait dengan penghentian perkara Kasus Sisminbakum."Terima kasih dan apresiasi kepada institusi Kejaksaan, penghentian ini merupakan bentuk pemberian kepastia hukum yang sudah lama dinanti. Setelah bertahun-tahun Hartono ditetatpkan sebagai tersangka bersama dengan Yusril Ihza Mahendra," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (31/5/2012) malam.Kata Andi, penghentian kasus ini juga menunjukkan bentuk penegakan hukum yang terintegrasi menyusul putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) atas beberapa terdakwa dalam kasus Sisminbakum yang pernah disidangkan sehingga akhirnya dibebaskan."Dalam keputusannya MA secara konsisten menetapkan status uang pungutan Sisminbakum bukan uang Negara karena pada waktu itu tidak ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga MA memutuskan pungutan access fee Sisminbakum oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (SRD) tidak merupakan korupsi," tambahnya.Andi menambahkan, tidak bisa dipungkiri jika sejak awal beroperasi Sisminbakum telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam perkembangan proses pendirian dan pengesahan badan hukum (PT) di Indonesia."Baik dari segi percepatan waktu maupun dari segi pemotongan banykanya jalur birokrasi dalam pengurusan PT yang dalam prakteknya memberikan peluang adanya KKN dari satu meja ke meja berikutnya," ujar Andi.Langkah yang diambil Kejagung tersebut menurutnya akan memberikan kepastian keamanan berinvestasi bagi investor dari dalam maupun luar negeri yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT)."Sistem BOT salah satunya akan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor tanpa membebani APBN ataupun APBD karena negara di tahap awal tidak perlu mengeluarkan dana guna pembiayaan proyek yang dalam sistem BOT sepenuhnya ditanggung oleh swasta dan umumnya memakan biaya yang tidak kecil. Di pihak lain menciptakan lapangan kerja di sektor swasta," tutupnya.Sebelumnya, Kejagung resmi menghentikan proses hukum dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) lantaran tidak cukupnya bukti. "Penyidikan tindak pidana korupsi pungutan biaya access fee dan biaya PNPB pada Sisminbakum Dirjen AHU. Iya toh, dihentikan penyidikannya, atas nama Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesudibjo dan Ali Amran Jana," terang Kapuspenkum Kejagung M Adi Toegarisman, Kamis 31 Mei kemarin.