<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR: BKD Jadi Gerbang Mafia Honorer</title><description>Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengkritik ketidak validan dan  amburadulnya rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I)  menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).</description><link>https://news.okezone.com/read/2012/06/06/339/642146/dpr-bkd-jadi-gerbang-mafia-honorer</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2012/06/06/339/642146/dpr-bkd-jadi-gerbang-mafia-honorer"/><item><title>DPR: BKD Jadi Gerbang Mafia Honorer</title><link>https://news.okezone.com/read/2012/06/06/339/642146/dpr-bkd-jadi-gerbang-mafia-honorer</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2012/06/06/339/642146/dpr-bkd-jadi-gerbang-mafia-honorer</guid><pubDate>Rabu 06 Juni 2012 05:53 WIB</pubDate><dc:creator>Misbahol Munir</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/06/06/339/642146/H1rBZ4WHYU.jpg" expression="full" type="image/jpeg">ilustrasi (Foto:okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/06/06/339/642146/H1rBZ4WHYU.jpg</image><title>ilustrasi (Foto:okezone)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengkritik ketidak validan dan amburadulnya rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).&amp;ldquo;Rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I) menjadi PNS di tahun 2012 semakin tidak jelas. Hal ini dibuktikan oleh pendataan 72 ribuan honorer K I  oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ternyata tidak valid,&amp;rdquo; ungkap Malik kepada Okezone, Rabu (6/6/2012).Keamburadulan dan ketidak validan itu terlihat setelah diumumkannya 72 ribu lebih K I  di kabupaten/kota yang tidak jelas dan terus menuai protes. Bahkan DPRD setempat dan Kepala Dinas setempat pun ikut mempersoalkannya.&amp;ldquo;Setelah diumumkan 72 ribuan K I di kab/kota ternyata  tidak clear, masih banyak data yang dipersoalkan. Setidaknya, di 203 kab/kota data itu banyak dipersoalkan baik oleh DPRD setempat maupun Kepala Dinas setempat,&amp;rsquo;&amp;rsquo; kaata dia.Lanjut dia, artinya proses pendataan honorer yang dilakukan oleh BKD tidak obyektif dan tidak berdasar syarat-syarat seperti K I.  &amp;ldquo;BKD menjadi pintu masuk mafia-mafia honorer untuk memasukkan honorer ke K I,&amp;rdquo; ujarnya.Anggota Komisi II DPR itu, menilai janji Kemenpan untuk memperbaiki data tersebut selama dua bulan ke depan sulit dilakukan. Sehingga menurut dia, pengangkatan tenaga hononer menjadi PNS sulit dilakukan pada tahun ini.&amp;ldquo;Janji Kemenpan untuk memvalidasi lagi tentang 72 ribuan selama dua bulan ke depan, menurut saya tidak akan sepenuhnya bisa dilakukan. Artinya pengangkatan Tenaga Honorer K I belum pasti bisa dilakukan di tahun ini,&amp;rdquo; pungkansya.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengkritik ketidak validan dan amburadulnya rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).&amp;ldquo;Rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I) menjadi PNS di tahun 2012 semakin tidak jelas. Hal ini dibuktikan oleh pendataan 72 ribuan honorer K I  oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ternyata tidak valid,&amp;rdquo; ungkap Malik kepada Okezone, Rabu (6/6/2012).Keamburadulan dan ketidak validan itu terlihat setelah diumumkannya 72 ribu lebih K I  di kabupaten/kota yang tidak jelas dan terus menuai protes. Bahkan DPRD setempat dan Kepala Dinas setempat pun ikut mempersoalkannya.&amp;ldquo;Setelah diumumkan 72 ribuan K I di kab/kota ternyata  tidak clear, masih banyak data yang dipersoalkan. Setidaknya, di 203 kab/kota data itu banyak dipersoalkan baik oleh DPRD setempat maupun Kepala Dinas setempat,&amp;rsquo;&amp;rsquo; kaata dia.Lanjut dia, artinya proses pendataan honorer yang dilakukan oleh BKD tidak obyektif dan tidak berdasar syarat-syarat seperti K I.  &amp;ldquo;BKD menjadi pintu masuk mafia-mafia honorer untuk memasukkan honorer ke K I,&amp;rdquo; ujarnya.Anggota Komisi II DPR itu, menilai janji Kemenpan untuk memperbaiki data tersebut selama dua bulan ke depan sulit dilakukan. Sehingga menurut dia, pengangkatan tenaga hononer menjadi PNS sulit dilakukan pada tahun ini.&amp;ldquo;Janji Kemenpan untuk memvalidasi lagi tentang 72 ribuan selama dua bulan ke depan, menurut saya tidak akan sepenuhnya bisa dilakukan. Artinya pengangkatan Tenaga Honorer K I belum pasti bisa dilakukan di tahun ini,&amp;rdquo; pungkansya.</content:encoded></item></channel></rss>
