<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>SBY Juga Harus Bersihkan Setgab Koalisi</title><description>Pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa sebagai kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa membersihkan Partai Demokrat saja, melainkan juga harus membersihkan Sekretariat Gabungan atau mitra koalisinya.</description><link>https://news.okezone.com/read/2012/06/13/339/646743/sby-juga-harus-bersihkan-setgab-koalisi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2012/06/13/339/646743/sby-juga-harus-bersihkan-setgab-koalisi"/><item><title>SBY Juga Harus Bersihkan Setgab Koalisi</title><link>https://news.okezone.com/read/2012/06/13/339/646743/sby-juga-harus-bersihkan-setgab-koalisi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2012/06/13/339/646743/sby-juga-harus-bersihkan-setgab-koalisi</guid><pubDate>Rabu 13 Juni 2012 20:16 WIB</pubDate><dc:creator>Fiddy Anggriawan </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/06/13/339/646743/tlTht9jebO.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Presiden SBY (Foto: Reuters)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/06/13/339/646743/tlTht9jebO.jpg</image><title>Presiden SBY (Foto: Reuters)</title></images><description>JAKARTA - Pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa sebagai kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa membersihkan Partai Demokrat saja, melainkan juga harus membersihkan Sekretariat Gabungan atau mitra koalisinya.
&amp;nbsp;
&quot;Hei partai-partai kita bertobatlah, seperti tobat nasional. Sebab rakyat sudah tahu dan mengerti perbuatan kita juga. Masing-masing juga tahu dan saling mengunci, pokoknya kita yang namanya politik transaksi dan keuangan disetop,&quot; ungkap Kristiadi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/6/2012).
&amp;nbsp;
Setelah politik transaksi dan uang dihentikan, lanjut Kristiadi, maka bisa dibuat kesepakatan politik yang dituangkan kedalam undang-undang secara rinci. Hal itu guna mengatur akuntanbilitas dan transparansi agar rakyat bisa mengaudit kita semua dengan membuat satu rekening yang jelas.
&amp;nbsp;
&quot;Sekarang yang enggak ada niat, yang tidak bisa dibiarkan melaui imbauan tidak ada kekuatan opini publik harus menekan mereka,&quot; terangnya.
&amp;nbsp;
SBY memanggil DPD I dan DPD II kemarin malam di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat. Menurut Kristiadi, hal ini ditujukan untuk &amp;ldquo;menyapu&amp;rdquo; Anas Urbaningrum dari PD. Namun, jika ingin bersih-bersih, dia meminta SBY harus tegas juga untuk melakukan hal yang sama jika ada kerabat atau keluarganya di PD yang terlibat kasus korupsi.
&amp;nbsp;
&quot;Andaikata ada kerabat, yang terlibat siapapun harus dibersihkan. Siapaun yang terlibat jadi susah nanti Pak SBY, jadi tidak dianggap tebang pilih, dia harus tegas dan memang berisiko,&quot; tegasnya.
&amp;nbsp;
Ketika ditanya mengenai perombakan struktur yang akan dilakukan SBY tidak akan bermasalah, mengingat pemilu tinggal dua tahun lagi, Kristiadi menjawab itu semua tergantung kalkulasi dan perhitungan SBY.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Oke turun di 2014 tapi berlipat ganda periode berikutnya. Harus begitu, partai itu menanman pohon jati atau sayur, jadi sepanjang negara masih ada dia harus tetap ada,&quot; simpulnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa sebagai kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa membersihkan Partai Demokrat saja, melainkan juga harus membersihkan Sekretariat Gabungan atau mitra koalisinya.
&amp;nbsp;
&quot;Hei partai-partai kita bertobatlah, seperti tobat nasional. Sebab rakyat sudah tahu dan mengerti perbuatan kita juga. Masing-masing juga tahu dan saling mengunci, pokoknya kita yang namanya politik transaksi dan keuangan disetop,&quot; ungkap Kristiadi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/6/2012).
&amp;nbsp;
Setelah politik transaksi dan uang dihentikan, lanjut Kristiadi, maka bisa dibuat kesepakatan politik yang dituangkan kedalam undang-undang secara rinci. Hal itu guna mengatur akuntanbilitas dan transparansi agar rakyat bisa mengaudit kita semua dengan membuat satu rekening yang jelas.
&amp;nbsp;
&quot;Sekarang yang enggak ada niat, yang tidak bisa dibiarkan melaui imbauan tidak ada kekuatan opini publik harus menekan mereka,&quot; terangnya.
&amp;nbsp;
SBY memanggil DPD I dan DPD II kemarin malam di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat. Menurut Kristiadi, hal ini ditujukan untuk &amp;ldquo;menyapu&amp;rdquo; Anas Urbaningrum dari PD. Namun, jika ingin bersih-bersih, dia meminta SBY harus tegas juga untuk melakukan hal yang sama jika ada kerabat atau keluarganya di PD yang terlibat kasus korupsi.
&amp;nbsp;
&quot;Andaikata ada kerabat, yang terlibat siapapun harus dibersihkan. Siapaun yang terlibat jadi susah nanti Pak SBY, jadi tidak dianggap tebang pilih, dia harus tegas dan memang berisiko,&quot; tegasnya.
&amp;nbsp;
Ketika ditanya mengenai perombakan struktur yang akan dilakukan SBY tidak akan bermasalah, mengingat pemilu tinggal dua tahun lagi, Kristiadi menjawab itu semua tergantung kalkulasi dan perhitungan SBY.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Oke turun di 2014 tapi berlipat ganda periode berikutnya. Harus begitu, partai itu menanman pohon jati atau sayur, jadi sepanjang negara masih ada dia harus tetap ada,&quot; simpulnya.</content:encoded></item></channel></rss>
