Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, meminta Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto membangun komunikasi yang sehat terkait rencana pembangunan gedung baru KPK.https://news.okezone.com/read/2012/06/27/339/654686/kpk-jangan-seperti-lsmidhttps://news.okezone.com/read/2012/06/27/339/654686/kpk-jangan-seperti-lsmhttps://news.okezone.com/read/2012/06/27/339/654686/kpk-jangan-seperti-lsmRabu 27 Juni 2012 15:04 WIBMustholihhttps://img.okezone.com/content/2012/06/27/339/654686/Hq12ubgqOZ.jpgJAKARTA - Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, meminta Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto membangun komunikasi yang sehat terkait rencana pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, gembar-gembor yang berujung pada penggalangan dana publik justru memperkeruh suasana."Jangan berlaku kayak LSM dengan melakukan penggalangan dana. Itu malah membuat hubungan jadi renggang," kata dia di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012).Dia menyesalkan langkah pimpinan KPK mengungkap ke publik terganjalnya pembangunan gedung baru. Dia mejnilai, KPK kurang memahami mekanisme pengambilan keputusan pembangunan gedung baru KPK. "Harus ada persetujuan fraksi-fraksi. Tahapan (pengambilan keputusan) masih berjalan. Artinya, proses pengambilan politik berbeda dengan lembaga hukum," tegasnya.Dia membantah DPR memang sengaja menghalang-halangi pembangunan gedung baru KPK. Dia menegaskan tidak ada upaya menjegal langkah-langkah KPK oleh DPR. "Justru DPR memandang KPK itu khusus, maka harus diberi kewenangan khusus," ungkapnya.Dia coba mengingatkan jika biaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK jauh lebih tinggi dari Kepolisian dan Kejaksaan. "Itu kita setujui. Anggaran KPK itu sejak 2004 lalu naik 700 persen,"pungkasnya.JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, meminta Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto membangun komunikasi yang sehat terkait rencana pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, gembar-gembor yang berujung pada penggalangan dana publik justru memperkeruh suasana."Jangan berlaku kayak LSM dengan melakukan penggalangan dana. Itu malah membuat hubungan jadi renggang," kata dia di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012).Dia menyesalkan langkah pimpinan KPK mengungkap ke publik terganjalnya pembangunan gedung baru. Dia mejnilai, KPK kurang memahami mekanisme pengambilan keputusan pembangunan gedung baru KPK. "Harus ada persetujuan fraksi-fraksi. Tahapan (pengambilan keputusan) masih berjalan. Artinya, proses pengambilan politik berbeda dengan lembaga hukum," tegasnya.Dia membantah DPR memang sengaja menghalang-halangi pembangunan gedung baru KPK. Dia menegaskan tidak ada upaya menjegal langkah-langkah KPK oleh DPR. "Justru DPR memandang KPK itu khusus, maka harus diberi kewenangan khusus," ungkapnya.Dia coba mengingatkan jika biaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK jauh lebih tinggi dari Kepolisian dan Kejaksaan. "Itu kita setujui. Anggaran KPK itu sejak 2004 lalu naik 700 persen,"pungkasnya.