Penambahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Papua dianggap tidak membuat situasi menjadi aman. Sebaliknya, keberadaan pasukan bersenjata itu membuat takut dan trauma rakyat Papua.https://news.okezone.com/read/2012/06/27/448/654672/kontras-minta-presiden-evaluasi-tni-polri-di-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2012/06/27/448/654672/kontras-minta-presiden-evaluasi-tni-polri-di-papuahttps://news.okezone.com/read/2012/06/27/448/654672/kontras-minta-presiden-evaluasi-tni-polri-di-papuaRabu 27 Juni 2012 14:41 WIBSlamet RiadiIlustrasi (dok:Istimewa)https://img.okezone.com/content/2012/06/27/448/654672/Jnf52AGLNE.jpgSindonews.com - Penambahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Papua dianggap tidak membuat situasi menjadi aman. Sebaliknya, keberadaan pasukan bersenjata itu membuat takut dan trauma rakyat Papua. "Bertambahnya pasukan TNI dan Polri, sama dengan menambahnya kekerasan di Papua. Penambahan pasukan TNI dan Polri tidak ada signifikansi mencegah atau memberikan rasa aman bagi Papua," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/6/2012). Haris menjelaskan, akan menjadi sangat tidak logis menambah jumlah pasukan ke Papua. Selain itu DPR harus membuat rekomendasi supaya aparat di sana dievaluasi."Kami minta DPR membuat rekomendasi ke Presiden supaya Presiden dapat mengevaluasi keberadaan, sistem, maupun kinerja TNI dan Polri di sana," terangnya. Haris berharap, DPR bisa memberikan solusi konkret dalam upaya pengusutan sejumlah kekerasan di Papua, khususnya yang termasuk pelanggaran HAM. "DPR harus membantu dan melakukan tekanan, akses tim komisi ini untuk membantu mengetahui apa penyebabnya," pungkasnya. (san)Sindonews.com - Penambahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Papua dianggap tidak membuat situasi menjadi aman. Sebaliknya, keberadaan pasukan bersenjata itu membuat takut dan trauma rakyat Papua. "Bertambahnya pasukan TNI dan Polri, sama dengan menambahnya kekerasan di Papua. Penambahan pasukan TNI dan Polri tidak ada signifikansi mencegah atau memberikan rasa aman bagi Papua," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/6/2012). Haris menjelaskan, akan menjadi sangat tidak logis menambah jumlah pasukan ke Papua. Selain itu DPR harus membuat rekomendasi supaya aparat di sana dievaluasi."Kami minta DPR membuat rekomendasi ke Presiden supaya Presiden dapat mengevaluasi keberadaan, sistem, maupun kinerja TNI dan Polri di sana," terangnya. Haris berharap, DPR bisa memberikan solusi konkret dalam upaya pengusutan sejumlah kekerasan di Papua, khususnya yang termasuk pelanggaran HAM. "DPR harus membantu dan melakukan tekanan, akses tim komisi ini untuk membantu mengetahui apa penyebabnya," pungkasnya. (san)