Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, saweran dari masyarakat untuk mendukung pembangununan gedung baru KPK tidak bertantangan dengan undang-undang.https://news.okezone.com/read/2012/06/29/337/656014/bangun-gedung-baru-kpk-tak-semahal-hambalang-dpridhttps://news.okezone.com/read/2012/06/29/337/656014/bangun-gedung-baru-kpk-tak-semahal-hambalang-dprhttps://news.okezone.com/read/2012/06/29/337/656014/bangun-gedung-baru-kpk-tak-semahal-hambalang-dprJum'at 29 Juni 2012 13:45 WIBNugroho SetyabudiGedung KPK (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/06/29/337/656014/feXldq7mJV.jpgSEMARANG - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, saweran dari masyarakat untuk mendukung pembangununan gedung baru KPK tidak bertantangan dengan undang-undang. Penggalangan dana itu menyusul belum disetujuinya anggaran pembangunan oleh Komisi III DPR. "Ini tidak melanggar undang-undang dan bukan sesuatu yang melanggar hukum," kata Mahfud di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/6/2012). Menurutnya, meski penggalanan dana dinilai bentuk kekecewaan masyarkat terhadap DPR, namun itu lebih baik dari pada berunjuk rasa yang berdampak bagi warga lainnya. "Tentu lebih baik daripada harus demo turun ke jalan. Menyampaikan kepedulian itu banyak caranya dan penggalangan dana adalah aksi yang harusnya dilakukan," nilai Mahfud. Dia berharap, usulan anggaran sekira Rp200 miliar untuk pembangunan gedung baru yang sudah diajukan sejak tahun anggaran 2008-2009 itu, secepatnya direspons Wakil Rakyat. Karena, selain gedung lama sudah tidak memadai untuk menampung pegawai KPK, biaya yang diajukan juga tidak sebesar pembangunan proyek sport center Hambalang dan gedung baru DPR. "Seharusnya usulan ini diperhatikan lah. Apalagi jumlahnya tidak sebesar anggaran untuk pembangunan Hambalang yang totalnya Rp2,5 triliun atau rencana pembangunan gedung DPR yang melebihi Rp1 triliun," seloroh Mahfud. Meski setuju, ketua MK itu, mengaku, sebenarnya penggalangan dana sebaiknya dikoordinir langsung oleh KPK. "Takutnya, nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri," pungkasnya Mahfud.SEMARANG - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, saweran dari masyarakat untuk mendukung pembangununan gedung baru KPK tidak bertantangan dengan undang-undang. Penggalangan dana itu menyusul belum disetujuinya anggaran pembangunan oleh Komisi III DPR. "Ini tidak melanggar undang-undang dan bukan sesuatu yang melanggar hukum," kata Mahfud di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/6/2012). Menurutnya, meski penggalanan dana dinilai bentuk kekecewaan masyarkat terhadap DPR, namun itu lebih baik dari pada berunjuk rasa yang berdampak bagi warga lainnya. "Tentu lebih baik daripada harus demo turun ke jalan. Menyampaikan kepedulian itu banyak caranya dan penggalangan dana adalah aksi yang harusnya dilakukan," nilai Mahfud. Dia berharap, usulan anggaran sekira Rp200 miliar untuk pembangunan gedung baru yang sudah diajukan sejak tahun anggaran 2008-2009 itu, secepatnya direspons Wakil Rakyat. Karena, selain gedung lama sudah tidak memadai untuk menampung pegawai KPK, biaya yang diajukan juga tidak sebesar pembangunan proyek sport center Hambalang dan gedung baru DPR. "Seharusnya usulan ini diperhatikan lah. Apalagi jumlahnya tidak sebesar anggaran untuk pembangunan Hambalang yang totalnya Rp2,5 triliun atau rencana pembangunan gedung DPR yang melebihi Rp1 triliun," seloroh Mahfud. Meski setuju, ketua MK itu, mengaku, sebenarnya penggalangan dana sebaiknya dikoordinir langsung oleh KPK. "Takutnya, nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri," pungkasnya Mahfud.