Anggota komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menolak tudingan kalau DPR tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).https://news.okezone.com/read/2012/06/30/339/656451/kronologi-kisruh-pembangunan-gedung-baru-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2012/06/30/339/656451/kronologi-kisruh-pembangunan-gedung-baru-kpkhttps://news.okezone.com/read/2012/06/30/339/656451/kronologi-kisruh-pembangunan-gedung-baru-kpkSabtu 30 Juni 2012 10:22 WIBCatur Nugroho SaputraIlustrasi (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2012/06/30/339/656451/2Cvsk8A4OH.jpgJAKARTA - Anggota komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menolak tudingan kalau DPR tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Itu tidak benar, yang benar anggaran gedung baru KPK masih dalam tahap proses," ujar Yani, dalam Polemik Sindo Radio, di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/6/2012).Politikus PPP ini, menuturkan Komisi III DPR sempat menanyakan para pimpinan KPK jilid dua, apakah mau membangun gedung apa butuh gedung."Pimpinan KPK meminta agar semua unit kerja dalam satu gedung, dan Fraksi PPP menyetujui kalau perlunya pembangunan gedung baru," kata dia.Namun begitu, sambung Yani, beberapa teman-teman dari Komisi III menyarankan agar KPK mencari gedung-gedung milik negara yang masih kosong dan saat ini ditempati pihak swasta. Contohnya gedung Kemayoran."Selain itu, ada juga gedung BPPT yang dirancang Habibie, itu tempatnya besar dan bagus," ungkapnya.Pada saat proses anggaran yang belum selesai, lanjut Yani, salah satu pimpinan KPK Bambang Widjoyanto sudah membicarakan perlunya penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK yang baru."Itulah asal muasalnya, permasalahan ini," tegasnya.JAKARTA - Anggota komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menolak tudingan kalau DPR tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Itu tidak benar, yang benar anggaran gedung baru KPK masih dalam tahap proses," ujar Yani, dalam Polemik Sindo Radio, di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/6/2012).Politikus PPP ini, menuturkan Komisi III DPR sempat menanyakan para pimpinan KPK jilid dua, apakah mau membangun gedung apa butuh gedung."Pimpinan KPK meminta agar semua unit kerja dalam satu gedung, dan Fraksi PPP menyetujui kalau perlunya pembangunan gedung baru," kata dia.Namun begitu, sambung Yani, beberapa teman-teman dari Komisi III menyarankan agar KPK mencari gedung-gedung milik negara yang masih kosong dan saat ini ditempati pihak swasta. Contohnya gedung Kemayoran."Selain itu, ada juga gedung BPPT yang dirancang Habibie, itu tempatnya besar dan bagus," ungkapnya.Pada saat proses anggaran yang belum selesai, lanjut Yani, salah satu pimpinan KPK Bambang Widjoyanto sudah membicarakan perlunya penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK yang baru."Itulah asal muasalnya, permasalahan ini," tegasnya.