<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Saweran Gedung Baru, Bukti KPK Tak Punya Taring</title><description>Direktur Study Demokrasi Rakyat (SDR) Harry Purwanto menilai pembangunan  gedung baru Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), yang menjadi isu hangat  ditengah masyarakat, membuktikan bahwa KPK punya taji lagi untuk  melawan korupsi.</description><link>https://news.okezone.com/read/2012/07/01/339/656732/saweran-gedung-baru-bukti-kpk-tak-punya-taring</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2012/07/01/339/656732/saweran-gedung-baru-bukti-kpk-tak-punya-taring"/><item><title>Saweran Gedung Baru, Bukti KPK Tak Punya Taring</title><link>https://news.okezone.com/read/2012/07/01/339/656732/saweran-gedung-baru-bukti-kpk-tak-punya-taring</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2012/07/01/339/656732/saweran-gedung-baru-bukti-kpk-tak-punya-taring</guid><pubDate>Minggu 01 Juli 2012 04:29 WIB</pubDate><dc:creator>K. Yudha Wirakusuma</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/07/01/339/656732/encBarImeu.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/07/01/339/656732/encBarImeu.jpg</image><title>Ilustrasi (Okezone)</title></images><description>JAKARTA- Direktur Study Demokrasi Rakyat (SDR) Harry Purwanto menilai pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), yang menjadi isu hangat ditengah masyarakat, membuktikan bahwa KPK punya taji lagi untuk melawan korupsi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Artinya KPK tak mampu lagi menunjukkan taringnya untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang besar,&amp;rdquo; kata Harry saat berbincang dengan Okezone, Minggu (1/7/2012).
&amp;nbsp;
Dahulu, lanjut Harry, isu hangat dari komisi anti korupsi ini, selalu soal pejabat negara yang tertangkap disadap, atau terungkapnya skandal besar korupsi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;KPK berlebihan dan seakan lari dari kenyataan untuk melakukan pemberantasan korupsi,&amp;rdquo; ungkapnya.
&amp;nbsp;
Dia menambahkan saat ini KPK hanya menangkap kasus-kasus kecil yang merugikan negara tidak besar. &amp;ldquo;Korupsi secekil apapun memang harus diberantas, namun ada prioritas. Apakabar dengan BLBI, dan Century? Biaya untuk investasi dan pencegahan itu lebih besar dari Kejagung,&amp;rdquo; tegasnya.
&amp;nbsp;
Pembangunan gedung baru KPK, sambungnya Harry, adalah hal yang teknis, dan dapat hanya dengan KPK dan DPR. &amp;ldquo;Rakyat sudah miskin, jadi tak perlu dibebankan. kalau tak bisa mendapat gedung baru KPK, berarti KPK kalah dengan DPR,&amp;rdquo; tukasnya.</description><content:encoded>JAKARTA- Direktur Study Demokrasi Rakyat (SDR) Harry Purwanto menilai pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), yang menjadi isu hangat ditengah masyarakat, membuktikan bahwa KPK punya taji lagi untuk melawan korupsi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Artinya KPK tak mampu lagi menunjukkan taringnya untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang besar,&amp;rdquo; kata Harry saat berbincang dengan Okezone, Minggu (1/7/2012).
&amp;nbsp;
Dahulu, lanjut Harry, isu hangat dari komisi anti korupsi ini, selalu soal pejabat negara yang tertangkap disadap, atau terungkapnya skandal besar korupsi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;KPK berlebihan dan seakan lari dari kenyataan untuk melakukan pemberantasan korupsi,&amp;rdquo; ungkapnya.
&amp;nbsp;
Dia menambahkan saat ini KPK hanya menangkap kasus-kasus kecil yang merugikan negara tidak besar. &amp;ldquo;Korupsi secekil apapun memang harus diberantas, namun ada prioritas. Apakabar dengan BLBI, dan Century? Biaya untuk investasi dan pencegahan itu lebih besar dari Kejagung,&amp;rdquo; tegasnya.
&amp;nbsp;
Pembangunan gedung baru KPK, sambungnya Harry, adalah hal yang teknis, dan dapat hanya dengan KPK dan DPR. &amp;ldquo;Rakyat sudah miskin, jadi tak perlu dibebankan. kalau tak bisa mendapat gedung baru KPK, berarti KPK kalah dengan DPR,&amp;rdquo; tukasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
