Salah seorang anggota Parlemen Filipina mengusulkan adanya pengerahan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Pulau Spratly. Pulau tersebut masih menjadi wilayah sengketa antara China dan Filipina.https://news.okezone.com/read/2012/07/28/411/669827/dpr-usulkan-pengerahan-pbb-di-spratlyidhttps://news.okezone.com/read/2012/07/28/411/669827/dpr-usulkan-pengerahan-pbb-di-spratlyhttps://news.okezone.com/read/2012/07/28/411/669827/dpr-usulkan-pengerahan-pbb-di-spratlySabtu 28 Juli 2012 14:03 WIBAulia AkbarIlustrasi : ISThttps://img.okezone.com/content/2012/07/28/411/669827/Q9K9CvIQ1o.jpgMANILA - Salah seorang anggota Parlemen Filipina mengusulkan adanya pengerahan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Pulau Spratly. Pulau tersebut masih menjadi wilayah sengketa antara China dan Filipina.   Menurut Ketua Komite Keamanan Nasional di Parlemen Filipina, Rodolfo Biazon, keberadaan pasukan perdamaian ditujukan untuk mewaspadai ketegangan China dan Filipina. Biazon juga menyarankan agar negaranya tidak meningkatkan kekuatan militer untuk menyaingi China.   "Filipina harus mengambil jalan damai dan mengedepankan proses diplomasi untuk menyelesaikan isu sengketa Spratly. Pulau itu tidak hanya bermanfaat dalam sektor perikanan, namun juga kaya akan mineral dan migas," ujar Biazon, seperti dikutip Gulf Today, Sabtu (28/7/2012).   "Haruskah Filipina menghampiri PBB untuk bantuan?" tambahnya.   Biazon juga meminta agar negaranya berfokus pada hukum laut internasional ketika melontarkan klaimnya terhadap pulau di Laut China Selatan itu. Hal itu disebabkan karena secara hukum, Filipina-lah yang memiliki Pulau Spratly dan Dangkalan Scarborough.   Filipina beserta tiga negara ASEAN lainnya, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusallam mengklaim wilayah di perairan Laut China Selatan. Meski demikian, hanya Filipina dan Vietnam yang terlihat agresif dalam menanggapi klaim China.   ASEAN pun berniat untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah sengketa itu. Namun China kembali menegaskan bahwa isu sengketa Laut China Selatan hanya bisa di selesaikan lewat jalur bilateral yakni antara China dan negara yang bersangkutan.MANILA - Salah seorang anggota Parlemen Filipina mengusulkan adanya pengerahan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Pulau Spratly. Pulau tersebut masih menjadi wilayah sengketa antara China dan Filipina.   Menurut Ketua Komite Keamanan Nasional di Parlemen Filipina, Rodolfo Biazon, keberadaan pasukan perdamaian ditujukan untuk mewaspadai ketegangan China dan Filipina. Biazon juga menyarankan agar negaranya tidak meningkatkan kekuatan militer untuk menyaingi China.   "Filipina harus mengambil jalan damai dan mengedepankan proses diplomasi untuk menyelesaikan isu sengketa Spratly. Pulau itu tidak hanya bermanfaat dalam sektor perikanan, namun juga kaya akan mineral dan migas," ujar Biazon, seperti dikutip Gulf Today, Sabtu (28/7/2012).   "Haruskah Filipina menghampiri PBB untuk bantuan?" tambahnya.   Biazon juga meminta agar negaranya berfokus pada hukum laut internasional ketika melontarkan klaimnya terhadap pulau di Laut China Selatan itu. Hal itu disebabkan karena secara hukum, Filipina-lah yang memiliki Pulau Spratly dan Dangkalan Scarborough.   Filipina beserta tiga negara ASEAN lainnya, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusallam mengklaim wilayah di perairan Laut China Selatan. Meski demikian, hanya Filipina dan Vietnam yang terlihat agresif dalam menanggapi klaim China.   ASEAN pun berniat untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah sengketa itu. Namun China kembali menegaskan bahwa isu sengketa Laut China Selatan hanya bisa di selesaikan lewat jalur bilateral yakni antara China dan negara yang bersangkutan.