Pengamat Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Yesmil Anwar, menilai, perseteruan anatara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan kasus simulator SIM akan berakhir dengan win-win solution.https://news.okezone.com/read/2012/08/08/339/674750/konflik-kpk-polri-akan-berakhri-win-win-solutionidhttps://news.okezone.com/read/2012/08/08/339/674750/konflik-kpk-polri-akan-berakhri-win-win-solutionhttps://news.okezone.com/read/2012/08/08/339/674750/konflik-kpk-polri-akan-berakhri-win-win-solutionRabu 08 Agustus 2012 08:02 WIBCatur Nugroho SaputraIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2012/08/08/339/674750/bXX5N2P76T.jpgJAKARTA - Pengamat Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Yesmil Anwar, menilai, perseteruan anatara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan kasus simulator SIM akan berakhir dengan win-win solution.   "Win-win solution yakni semua orang yang memiliki kepentingan akan senang, karena kasus ini kemungkinan akan diinduksi," kata Yesmil, saat berbincang dengan Okezone, Selasa (7/8/2012).   Berakhirnya kasus dengan win-win solution, kata dia, akan mengorbankan penegakan hukum yang ada di Indonesia. "Penegakan hukum yang sudah dibangun susah payah akan dikorbankan," tuturnya.   Menurut Yesmil, selain mengorbankan penegakan hukum, penyelesaian dengan win-win solution akan mencoreng nama KPK yang memang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.   Yesmil menuturkan berdasarkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat jelas kalau penyidikan kasus simulator SIM merupakan hak dan kewenangan KPK.   "Kita harus membaca pasal tersebut secara keseluruhan, tidak boleh per ayat. Nantinya akan terlihat kalau KPK memang berwenang," imbuhnya.   Lebih lanjut, Yesmil mengatakan walaupun perseteruan ini berakhir, dapat dipastikan peseteruan antara KPK dan Polri akan terjadi lagi nantinya. "Ini terjadi didasari masalah penegak hukum lama seperti Polri dengan penegak hukum baru seperti KPK," tuturnya. (ctr).JAKARTA - Pengamat Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Yesmil Anwar, menilai, perseteruan anatara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan kasus simulator SIM akan berakhir dengan win-win solution.   "Win-win solution yakni semua orang yang memiliki kepentingan akan senang, karena kasus ini kemungkinan akan diinduksi," kata Yesmil, saat berbincang dengan Okezone, Selasa (7/8/2012).   Berakhirnya kasus dengan win-win solution, kata dia, akan mengorbankan penegakan hukum yang ada di Indonesia. "Penegakan hukum yang sudah dibangun susah payah akan dikorbankan," tuturnya.   Menurut Yesmil, selain mengorbankan penegakan hukum, penyelesaian dengan win-win solution akan mencoreng nama KPK yang memang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.   Yesmil menuturkan berdasarkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat jelas kalau penyidikan kasus simulator SIM merupakan hak dan kewenangan KPK.   "Kita harus membaca pasal tersebut secara keseluruhan, tidak boleh per ayat. Nantinya akan terlihat kalau KPK memang berwenang," imbuhnya.   Lebih lanjut, Yesmil mengatakan walaupun perseteruan ini berakhir, dapat dipastikan peseteruan antara KPK dan Polri akan terjadi lagi nantinya. "Ini terjadi didasari masalah penegak hukum lama seperti Polri dengan penegak hukum baru seperti KPK," tuturnya. (ctr).