Insiden konflik horizontal warga yang menyebabkan dua pengikut Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur dikecam banyak pihak. Konflik perbedaan keyakinan itu tak seharusnya menelan korban.https://news.okezone.com/read/2012/08/27/339/681092/rusuh-di-sampang-bukti-negara-gagal-lindungi-rakyatnyaidhttps://news.okezone.com/read/2012/08/27/339/681092/rusuh-di-sampang-bukti-negara-gagal-lindungi-rakyatnyahttps://news.okezone.com/read/2012/08/27/339/681092/rusuh-di-sampang-bukti-negara-gagal-lindungi-rakyatnyaSenin 27 Agustus 2012 13:17 WIBMisbahol MunirIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/08/27/339/681092/2UH2tJ5t3R.jpgJAKARTA - Insiden konflik horizontal warga yang menyebabkan dua pengikut Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur dikecam banyak pihak. Konflik perbedaan keyakinan itu tak seharusnya menelan korban. Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menilai, penyerangan warga terhadap pengikut aliaran Syiah itu seharusnya dapat diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Pasalnya, konflik ini bukanlah kali pertama terjadi.Apalagi kata Pramono, undang-undang tidak pernah membedakan antaran kelompok minoritas dan mayoritas. Semua harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama."Berkaitan dengan Sampang UU kita tak pernah bedakan minoritas dan mayoritas, enggak penah bedakan ajaran sudah tanggung jawab negara memberikan perlindungan," ungkap Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2012).Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai konflik yang menewaskan dua pengikut Syiah itu merupakan kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya."Persoalan Sampang ini terlihat adanya kelambatan, persoalan Syiah di Sampang ini kan bukan persoalan baru maka kemudian kalau ada korban dua orang membuktikan negara tidak hadir memberikan perlindungan negara, ini terjadi apalagi setelah lebaran," tegasnya. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik serupa kata Pramono, pemerintah harus betul-betul menjamin memberikan kebebasan terhadap warganya untuk menjalankan keyakinannya. Bagi dia, jika pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan sebagai termaktub dalam undang-undang maka tidaklah mungkin terjadi konflik antara minoritas dan mayoritas terjadi."Ya ini kan harusnya dilakukan dua hal, persuasif negara diberikan kebebasan menjalankan syariahnya walaupun dalam Islam ada perbedaan itu sehingga negara harus membantu dalam hal menjalankan keyakinannya, Pemda dan pemerintah pusat dan memberi perlindungan pada masyarakat yang ada selalu peristiwa seperti ini ketika negara tidak hadir di UU kan tidak pernah ada persoalan mayoritas dan minoritas," tukas dia.JAKARTA - Insiden konflik horizontal warga yang menyebabkan dua pengikut Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur dikecam banyak pihak. Konflik perbedaan keyakinan itu tak seharusnya menelan korban. Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menilai, penyerangan warga terhadap pengikut aliaran Syiah itu seharusnya dapat diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Pasalnya, konflik ini bukanlah kali pertama terjadi.Apalagi kata Pramono, undang-undang tidak pernah membedakan antaran kelompok minoritas dan mayoritas. Semua harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama."Berkaitan dengan Sampang UU kita tak pernah bedakan minoritas dan mayoritas, enggak penah bedakan ajaran sudah tanggung jawab negara memberikan perlindungan," ungkap Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2012).Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai konflik yang menewaskan dua pengikut Syiah itu merupakan kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya."Persoalan Sampang ini terlihat adanya kelambatan, persoalan Syiah di Sampang ini kan bukan persoalan baru maka kemudian kalau ada korban dua orang membuktikan negara tidak hadir memberikan perlindungan negara, ini terjadi apalagi setelah lebaran," tegasnya. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik serupa kata Pramono, pemerintah harus betul-betul menjamin memberikan kebebasan terhadap warganya untuk menjalankan keyakinannya. Bagi dia, jika pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan sebagai termaktub dalam undang-undang maka tidaklah mungkin terjadi konflik antara minoritas dan mayoritas terjadi."Ya ini kan harusnya dilakukan dua hal, persuasif negara diberikan kebebasan menjalankan syariahnya walaupun dalam Islam ada perbedaan itu sehingga negara harus membantu dalam hal menjalankan keyakinannya, Pemda dan pemerintah pusat dan memberi perlindungan pada masyarakat yang ada selalu peristiwa seperti ini ketika negara tidak hadir di UU kan tidak pernah ada persoalan mayoritas dan minoritas," tukas dia.