Warga Rohingya di Jepang mendesak pemerintah negara itu membantu meredakan ketegangan etnis di Myanmar. Menurut mereka konflik etnis yang terjadi di Myanmar dapat berkembang menjadi konflik internasional.https://news.okezone.com/read/2012/09/06/411/685846/jepang-didesak-bantu-selesaikan-konflik-etnis-di-myanmaridhttps://news.okezone.com/read/2012/09/06/411/685846/jepang-didesak-bantu-selesaikan-konflik-etnis-di-myanmarhttps://news.okezone.com/read/2012/09/06/411/685846/jepang-didesak-bantu-selesaikan-konflik-etnis-di-myanmarKamis 06 September 2012 10:04 WIBKhairisa FeridaWarga Rohingya (Foto: AP)https://img.okezone.com/content/2012/09/06/411/685846/tMqqnBw7oN.jpgTOKYO - Warga Rohingya di Jepang mendesak pemerintah negara itu membantu meredakan ketegangan etnis di Myanmar. Menurut mereka konflik etnis yang terjadi di Myanmar dapat berkembang menjadi konflik internasional.Sejumlah warga Rohingya yang diketahui mencari suaka politik di Jepang ini menaruh harapan besar agar Pemerintah Jepang bersedia menekan Myanmar untuk membantu sesama etnis mereka. Hal ini mereka lakukan mengingat Jepang memiliki sejarah selama bertahun-tahun dalam menangani pemerintahan militer yang represif."Bila ada pihak yang harus didengarkan oleh Pemerintah Myanmar, maka pihak itu adalah Pemerintah Jepang," ujar Presiden Asosiasi Masyarakat Myanmar di Jepang Zaw Min Htut, seperti dikutip Japan Times, Kamis (6/9/2012).Pada 1998 Zaw Min Htut diketahui melarikan diri dari Myanmar ke Jepang setelah ia mengaku mendapat penganiayaan politik di negaranya. Namun ketika tiba di Negeri Sakura itu Zaw Min Htut ditahan sebagai imigran ilegal. Ia adalah salah satu dari beberapa warga Rohingya yang akan diberikan status sebagai pengungsi di Jepang. Dari 200 warga Rohingya yang bernaung di bawah asosiasi pimpinan Zaw Min Htut, sekira 15 diantaranya telah diberikan suaka resmi. Menurut Zaw Min Htut pula, Jepang memiliki pengaruh diplomatis mengingat negara itu tidak mengkritik keras Myanmar ketika sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa justru menjatuhkan sanksi ekonomi.Ketika Presiden Thien Sien mengunjungi Jepang pada April lalu Jepang dikabarkan menghapus hutan Myanmar senilai USD3,7 miliar demi mendukung proses demokratisasi di negara itu.Menanggapi seruan dari asosiasi ini Pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang yang juga merupakan seorang pengacara Mizuho Fukushima yakin bahwa Pemerintah Jepang dapat mendorong Pemerintahan Thien Sien untuk mengambil pendekatan yang lebih manusiawi terkait masalah ini. Fukushima juga mengaitkan kekerasan di Myanmar dengan kerjasama ekonomi kedua negara."Dengan beralihnya Myanmar menuju sebuah demokrasi akan ada lebih banyak perusahaan Jepang yang dapat memanfaatkan peluang bisnis disana. Bila kekerasan meningkat mungkin ini akan berdampak bisnis Jepang yang ada di Myanmar," tegas Fukushima.TOKYO - Warga Rohingya di Jepang mendesak pemerintah negara itu membantu meredakan ketegangan etnis di Myanmar. Menurut mereka konflik etnis yang terjadi di Myanmar dapat berkembang menjadi konflik internasional.Sejumlah warga Rohingya yang diketahui mencari suaka politik di Jepang ini menaruh harapan besar agar Pemerintah Jepang bersedia menekan Myanmar untuk membantu sesama etnis mereka. Hal ini mereka lakukan mengingat Jepang memiliki sejarah selama bertahun-tahun dalam menangani pemerintahan militer yang represif."Bila ada pihak yang harus didengarkan oleh Pemerintah Myanmar, maka pihak itu adalah Pemerintah Jepang," ujar Presiden Asosiasi Masyarakat Myanmar di Jepang Zaw Min Htut, seperti dikutip Japan Times, Kamis (6/9/2012).Pada 1998 Zaw Min Htut diketahui melarikan diri dari Myanmar ke Jepang setelah ia mengaku mendapat penganiayaan politik di negaranya. Namun ketika tiba di Negeri Sakura itu Zaw Min Htut ditahan sebagai imigran ilegal. Ia adalah salah satu dari beberapa warga Rohingya yang akan diberikan status sebagai pengungsi di Jepang. Dari 200 warga Rohingya yang bernaung di bawah asosiasi pimpinan Zaw Min Htut, sekira 15 diantaranya telah diberikan suaka resmi. Menurut Zaw Min Htut pula, Jepang memiliki pengaruh diplomatis mengingat negara itu tidak mengkritik keras Myanmar ketika sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa justru menjatuhkan sanksi ekonomi.Ketika Presiden Thien Sien mengunjungi Jepang pada April lalu Jepang dikabarkan menghapus hutan Myanmar senilai USD3,7 miliar demi mendukung proses demokratisasi di negara itu.Menanggapi seruan dari asosiasi ini Pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang yang juga merupakan seorang pengacara Mizuho Fukushima yakin bahwa Pemerintah Jepang dapat mendorong Pemerintahan Thien Sien untuk mengambil pendekatan yang lebih manusiawi terkait masalah ini. Fukushima juga mengaitkan kekerasan di Myanmar dengan kerjasama ekonomi kedua negara."Dengan beralihnya Myanmar menuju sebuah demokrasi akan ada lebih banyak perusahaan Jepang yang dapat memanfaatkan peluang bisnis disana. Bila kekerasan meningkat mungkin ini akan berdampak bisnis Jepang yang ada di Myanmar," tegas Fukushima.