Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan, TB Hasanuddin resmi menjadi Pejabat Pelaksana Tugas menyusul pengunduran diri Rudy Harsa.https://news.okezone.com/read/2012/09/17/339/691229/tb-hasanudin-ditunjuk-jadi-nahkoda-pdip-jabaridhttps://news.okezone.com/read/2012/09/17/339/691229/tb-hasanudin-ditunjuk-jadi-nahkoda-pdip-jabarhttps://news.okezone.com/read/2012/09/17/339/691229/tb-hasanudin-ditunjuk-jadi-nahkoda-pdip-jabarSenin 17 September 2012 19:32 WIBFiddy Anggriawan https://img.okezone.com/content/2012/09/17/339/691229/1vMoUJYJ94.jpgJAKARTA - PDI Perjuangan sudah menetapkan TB Hasanuddin sebagai ketua defitinif DPD PDIP Jawa Barat. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakannya adalah melakukan konsolidasi di Jawa Barat.   Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan, TB Hasanuddin resmi menjadi Pejabat Pelaksana Tugas menyusul pengunduran diri Rudy Harsa.   "Untuk mengisi kekosongan itu maka DPP PLH terkait mundurnya Rudi. DPP juga sudah mengeluarkan surat pengunduran diri pak Rudi, karena akan berkonsentrasi sebagai ketua DPRD," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).   Anggota Komisi I DPR itu, kata Tjahjo, sudah diberikan mandat untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus DPC PDIP Jabar. Sebab, eksistensi PDI Perjuangan di Jabar sangat penting.   "Demi kelancaran konsolidasi, maka Plh ketua untuk mempersiapkan tahapan-tahapan Pilkada Jabar, mempersiapkan pelaksanaan Pemilu, melaksanakan program skala prioritas," terangnya.   Tjahjo mengaku TB Hasanuddin adalah ketua difinitif, sehingga tidak ada masalah untuk mengajuka verifikasi Calon Gubernur Jabar di KPUD Jabar, sebab kedudukannya sudah sama dengan Ketua DPD PDIP Jabar. "Ini tergantung DPP mengeluarkan SK, sehingga tidak masalah. PLH itu juga kan tetap dan definitif," pungkasnya.   Sebelumnya diberitakan, Ketua KPUD Jabar, Yayat Hidayat tetap berpendapat, mekanisme pengusungan cagub atau calon wakil gubernur (cawagub) oleh suatu partai harus ditandatangani ketua dan sekretaris definitif.   Aturan itu tercantum dalam pasal 59 ayat 5 huruf a Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah diajukan partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus ditandatangani pimpinan parpol.JAKARTA - PDI Perjuangan sudah menetapkan TB Hasanuddin sebagai ketua defitinif DPD PDIP Jawa Barat. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakannya adalah melakukan konsolidasi di Jawa Barat.   Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan, TB Hasanuddin resmi menjadi Pejabat Pelaksana Tugas menyusul pengunduran diri Rudy Harsa.   "Untuk mengisi kekosongan itu maka DPP PLH terkait mundurnya Rudi. DPP juga sudah mengeluarkan surat pengunduran diri pak Rudi, karena akan berkonsentrasi sebagai ketua DPRD," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).   Anggota Komisi I DPR itu, kata Tjahjo, sudah diberikan mandat untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus DPC PDIP Jabar. Sebab, eksistensi PDI Perjuangan di Jabar sangat penting.   "Demi kelancaran konsolidasi, maka Plh ketua untuk mempersiapkan tahapan-tahapan Pilkada Jabar, mempersiapkan pelaksanaan Pemilu, melaksanakan program skala prioritas," terangnya.   Tjahjo mengaku TB Hasanuddin adalah ketua difinitif, sehingga tidak ada masalah untuk mengajuka verifikasi Calon Gubernur Jabar di KPUD Jabar, sebab kedudukannya sudah sama dengan Ketua DPD PDIP Jabar. "Ini tergantung DPP mengeluarkan SK, sehingga tidak masalah. PLH itu juga kan tetap dan definitif," pungkasnya.   Sebelumnya diberitakan, Ketua KPUD Jabar, Yayat Hidayat tetap berpendapat, mekanisme pengusungan cagub atau calon wakil gubernur (cawagub) oleh suatu partai harus ditandatangani ketua dan sekretaris definitif.   Aturan itu tercantum dalam pasal 59 ayat 5 huruf a Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah diajukan partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus ditandatangani pimpinan parpol.