BNP2TKI telah bertindak tegas dalam pengawasan terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan telah melakukan skorsing terhadap belasan perusahaan penyalur TKI.https://news.okezone.com/read/2012/09/18/337/691273/12-perusahaan-penyalur-tki-diskors-bnp2tkiidhttps://news.okezone.com/read/2012/09/18/337/691273/12-perusahaan-penyalur-tki-diskors-bnp2tkihttps://news.okezone.com/read/2012/09/18/337/691273/12-perusahaan-penyalur-tki-diskors-bnp2tkiSelasa 18 September 2012 03:23 WIBhttps://img.okezone.com/content/2012/09/18/337/691273/Wj6K33hrox.jpgJAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), telah bertindak tegas dalam pengawasan terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan telah melakukan skorsing terhadap belasan perusahaan penyalur TKI."Sejak Januari sampai Agustus 2012, kami sudah melakukan skorsing terhadap 12 perusahaan armada angkutan TKI di BPK TKI karena oknum sopir dari perusahaan tersebut melakukan pemerasaan terhadap TKI," ucap Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI Brigjen Pol Bambang Purwanto di Jakarta, Senin(17/9/2012).  Kata Bambang, untuk meningkatkan kualitas TKI di luar negeri, perlu dilakukan pengawasan melekat (waskat) sejak dari hulu. "Kalau ingin TKI yang berkualitas, maka sejak dari hulu pengawasan melekat yang terkait dengan persyaratan-persyaratan seseorang menjadi TKI sudah harus ditegakkan," tambahnya. Bambang juga telah memberikan catatan yang patut untuk dilakukan skorsing terhadap 4 perusahaan money changer di BPK TKI Selapajang, karena merayu-rayu TKI agar melakukan penukaran uang asing dengan cara paksa. Bambang pun mengatakan biaya atau dana pengawasan untuk TKI tidak ada. "Sekalipun dana pengawasan tidak ada, kami tetap bekerja meningkatkan kualitas dan memartabatkan TKI," lanjutnya.Terkait pengawasan, Bambang telah melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya penempatan TKI ilegal sejak dari hulu, yakni dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang diduga kerap melakukan tindakan penyimpangan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan Sarana Kesehatan. Bambang menyebutkan telah  memulangkan 1.180 calon TKI ke daerah asalnya, karena diduga akan diberangkatkan secara tidak prosedural bahkan ada calon TKI di bawah umur.JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), telah bertindak tegas dalam pengawasan terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan telah melakukan skorsing terhadap belasan perusahaan penyalur TKI."Sejak Januari sampai Agustus 2012, kami sudah melakukan skorsing terhadap 12 perusahaan armada angkutan TKI di BPK TKI karena oknum sopir dari perusahaan tersebut melakukan pemerasaan terhadap TKI," ucap Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI Brigjen Pol Bambang Purwanto di Jakarta, Senin(17/9/2012).  Kata Bambang, untuk meningkatkan kualitas TKI di luar negeri, perlu dilakukan pengawasan melekat (waskat) sejak dari hulu. "Kalau ingin TKI yang berkualitas, maka sejak dari hulu pengawasan melekat yang terkait dengan persyaratan-persyaratan seseorang menjadi TKI sudah harus ditegakkan," tambahnya. Bambang juga telah memberikan catatan yang patut untuk dilakukan skorsing terhadap 4 perusahaan money changer di BPK TKI Selapajang, karena merayu-rayu TKI agar melakukan penukaran uang asing dengan cara paksa. Bambang pun mengatakan biaya atau dana pengawasan untuk TKI tidak ada. "Sekalipun dana pengawasan tidak ada, kami tetap bekerja meningkatkan kualitas dan memartabatkan TKI," lanjutnya.Terkait pengawasan, Bambang telah melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya penempatan TKI ilegal sejak dari hulu, yakni dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang diduga kerap melakukan tindakan penyimpangan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan Sarana Kesehatan. Bambang menyebutkan telah  memulangkan 1.180 calon TKI ke daerah asalnya, karena diduga akan diberangkatkan secara tidak prosedural bahkan ada calon TKI di bawah umur.