Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan hukuman mati bagi terpidana korupsi memang sudah layak diberlakukan.https://news.okezone.com/read/2012/09/18/339/691285/busyro-koruptor-langgar-ham-hukuman-mati-tepatidhttps://news.okezone.com/read/2012/09/18/339/691285/busyro-koruptor-langgar-ham-hukuman-mati-tepathttps://news.okezone.com/read/2012/09/18/339/691285/busyro-koruptor-langgar-ham-hukuman-mati-tepatSelasa 18 September 2012 06:21 WIBMustholihBusyro Muqoddashttps://img.okezone.com/content/2012/09/18/339/691285/NppdwftnnB.jpgJAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan hukuman mati bagi terpidana korupsi memang sudah layak diberlakukan. Menurut Busyro, tindak kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah mengakibatkan pemiskinan secara besar-besaran dan mematikan rakyat secara berlahan-lahan."Dari segi moral mukum dan HAM, (memberlakukan) hukuman mati sudah tepat, karena korupsi juga pelanggaran HAM," kata Busyro Muqoddas dalam pesan singkat kepada Okezone, Senin (16/9/2012).Busyro bersepakat dengan rekomendasi hukuman mati bagi koruptor yang digulirkan Nahdlatul Ulama. Menurut Busyro, hukuman mati memang termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tindak Pidana korupsi yang mengatakan hukuman mati bisa dijatuhkan apabila terjadi korupsi yang bersifat besar-besaran dan dilakukan dalam konsisi genting."Rekomendasi Munas NU mempertegas ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor," terang Busyro.Seperti diketahui, Komisi Masail al Waqiyah Munas PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor. Rekomendasi itu sepertinya didukung oleh Kejaksaan Agung, namun dengan catatan apabila terjadi bencana atau kejadian istimewa.JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan hukuman mati bagi terpidana korupsi memang sudah layak diberlakukan. Menurut Busyro, tindak kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah mengakibatkan pemiskinan secara besar-besaran dan mematikan rakyat secara berlahan-lahan."Dari segi moral mukum dan HAM, (memberlakukan) hukuman mati sudah tepat, karena korupsi juga pelanggaran HAM," kata Busyro Muqoddas dalam pesan singkat kepada Okezone, Senin (16/9/2012).Busyro bersepakat dengan rekomendasi hukuman mati bagi koruptor yang digulirkan Nahdlatul Ulama. Menurut Busyro, hukuman mati memang termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tindak Pidana korupsi yang mengatakan hukuman mati bisa dijatuhkan apabila terjadi korupsi yang bersifat besar-besaran dan dilakukan dalam konsisi genting."Rekomendasi Munas NU mempertegas ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor," terang Busyro.Seperti diketahui, Komisi Masail al Waqiyah Munas PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor. Rekomendasi itu sepertinya didukung oleh Kejaksaan Agung, namun dengan catatan apabila terjadi bencana atau kejadian istimewa.