Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Inggrid Kansil menyambut baik sikap Presiden SBY dalam Sidang Umum PBB tentang usulan Protokol Internasional Antipenistaan agama.https://news.okezone.com/read/2012/09/27/337/696145/inggrid-protokol-internasional-cegah-penistaan-agamaidhttps://news.okezone.com/read/2012/09/27/337/696145/inggrid-protokol-internasional-cegah-penistaan-agamahttps://news.okezone.com/read/2012/09/27/337/696145/inggrid-protokol-internasional-cegah-penistaan-agamaKamis 27 September 2012 20:15 WIBMisbahol MunirIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2012/09/27/337/696145/P4iSwlazMC.jpgJAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Inggrid Kansil menyambut baik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Umum PBB tentang usulan Protokol Internasional Antipenistaan agama. Sikap tersebut merupakan langkah mutakhir dalam membangun hubungan politik Internasional yang pro aktif.     "Saya sambut baik pernyatan Presiden. Dengan begitu kita bisa melihat sendiri bahwa Presiden kita berani untuk bersikap tegas di dalam pergaulan internasional yang tentunya menentukan posisi tawar Bangsa Indonesia di mata dunia Internasional," tegas Inggrid Kansil dalam keterangnya kepada wartawan, Kamis (27/9/2012).   Menurut dia, film Innocence of Muslim yang sempat membuat dunia bergejolak termasuk penolakan umat Muslim Indonesia dianggap penistaan agama. "Karena itu jika dilakukan pembiaran tentunya bibit seperti ini akan menjadi cikal bakal lahirnya pelecehan dan penistaan agama dengan bentuk yang lain dikemudian hari," ujarnya.   Bagi dia, usulan Protokol oleh SBY di Sidang Umum PBB merupakan langkah konkrit untuk mencegah terjadinya pembiaran terhadap penistaan agama.   "Saya melihat usulan Protokol dari SBY ini merupakan langkah fundamental dan tepat yang diambil oleh Kepala Negara, dimana ada political will dari pemimpin negara seperti Indonesia sebagai negara yang majemuk. Saya melihatnya positif," katanya.   Lanjut dia, jika protokol ini disetujui bersama maka umat beragama di negara manapun tidak akan mengalami intimidasi. Misalnya, dalam kasus minoritas terhadap mayoritas. "Dan khusus di Indonesia Justru protokol ini akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk segera memproses pembahasan RUU Kerukunan Umat beragama yang memang sudah masuk prolegnas," katanya.   Disamping itu, Protokol Internasional akan bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Maka, Penistaan terhadap agama yang berakar dari conflic of interest yang dengan sengaja mengatas namakan agama akan mendapatkan hukuman internasional dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional sebagai kejahatan HAM. "Ini akan menjadi jaminan, terlaksananya perdamaian dunia. Khususnya dari penghormatan hak sipil dan Hak Asasi Manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya," tegasnya.   Dia berharap, protokol anti penistaan agama dapat disetujui oleh negara-negara PBB sehingga sikap toleransi semakin terjamin di dunia.JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Inggrid Kansil menyambut baik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Umum PBB tentang usulan Protokol Internasional Antipenistaan agama. Sikap tersebut merupakan langkah mutakhir dalam membangun hubungan politik Internasional yang pro aktif.     "Saya sambut baik pernyatan Presiden. Dengan begitu kita bisa melihat sendiri bahwa Presiden kita berani untuk bersikap tegas di dalam pergaulan internasional yang tentunya menentukan posisi tawar Bangsa Indonesia di mata dunia Internasional," tegas Inggrid Kansil dalam keterangnya kepada wartawan, Kamis (27/9/2012).   Menurut dia, film Innocence of Muslim yang sempat membuat dunia bergejolak termasuk penolakan umat Muslim Indonesia dianggap penistaan agama. "Karena itu jika dilakukan pembiaran tentunya bibit seperti ini akan menjadi cikal bakal lahirnya pelecehan dan penistaan agama dengan bentuk yang lain dikemudian hari," ujarnya.   Bagi dia, usulan Protokol oleh SBY di Sidang Umum PBB merupakan langkah konkrit untuk mencegah terjadinya pembiaran terhadap penistaan agama.   "Saya melihat usulan Protokol dari SBY ini merupakan langkah fundamental dan tepat yang diambil oleh Kepala Negara, dimana ada political will dari pemimpin negara seperti Indonesia sebagai negara yang majemuk. Saya melihatnya positif," katanya.   Lanjut dia, jika protokol ini disetujui bersama maka umat beragama di negara manapun tidak akan mengalami intimidasi. Misalnya, dalam kasus minoritas terhadap mayoritas. "Dan khusus di Indonesia Justru protokol ini akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk segera memproses pembahasan RUU Kerukunan Umat beragama yang memang sudah masuk prolegnas," katanya.   Disamping itu, Protokol Internasional akan bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Maka, Penistaan terhadap agama yang berakar dari conflic of interest yang dengan sengaja mengatas namakan agama akan mendapatkan hukuman internasional dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional sebagai kejahatan HAM. "Ini akan menjadi jaminan, terlaksananya perdamaian dunia. Khususnya dari penghormatan hak sipil dan Hak Asasi Manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya," tegasnya.   Dia berharap, protokol anti penistaan agama dapat disetujui oleh negara-negara PBB sehingga sikap toleransi semakin terjamin di dunia.