Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun meminta agar partai itu segera mengeluarkan sikap dan tindakan yang tegas terkait posisinya di DPR pasca putusan Mahkamah Agung yang membebaskan dirinya dari segal jerat hukum.https://news.okezone.com/read/2012/10/02/339/698211/misbakhun-minta-pks-tegas-soal-nasibnyaidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/02/339/698211/misbakhun-minta-pks-tegas-soal-nasibnyahttps://news.okezone.com/read/2012/10/02/339/698211/misbakhun-minta-pks-tegas-soal-nasibnyaSelasa 02 Oktober 2012 18:09 WIBMisbahol MunirMisbakhunhttps://img.okezone.com/content/2012/10/02/339/698211/u5qYqxV3AY.jpgJAKARTA- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun meminta agar partai itu segera mengeluarkan sikap dan tindakan yang tegas terkait posisinya di DPR pasca putusan Mahkamah Agung yang membebaskan dirinya dari segal jerat hukum."Apakah direhabilitasi atau tidak posisi di DPR. Kejelasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada saya," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/10/2012).Dia mengatakan hal itu, menanggapi pernyataan Ketua fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang mengakui pihaknya belum memiliki keputusan soal status Misbakhun hingga saat ini. Hidayat mengatakan keputusan hukum Peninjauan Kembali (PK) MA yang membebaskan Misbakhun secara murni masih mereka kaji secara internal.Misbakhun mengaku sudah lama menunggu rehabilitasi atas dirinya karena putusan PK kasusnya dikeluarkan pada 5 Juli 2012, lalu diumumkan oleh jurubicara MA pada 27 Juli 2012.  "Sekarang sudah masuk bulan Oktober. Saya bukan mengincar kursi DPR-nya, saya hanya inginkan kejelasan nasib saya," tandasnya.Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menilai setelah secara hukum Misbakhun dinyatakan tidak bersalah, maka tugas moral PKS adalah memulihkan nama baik kadernya yang sempat menjadi gunjingan negatif di pentas politik nasional. Dia mengatakan memang ada masalah di internal PKS karena kontroversi mundurnya Misbakhun. Tapi, menurutnya, hal itu sebaiknya tak selalu dijadikan ganjalan bagi Misbakhun kembali ke DPR.  "Toh publik akan memahami, PKS pernah "memaksa" Misbakhun mundur dari DPR karena ada tekanan politik dari pimpinan Setgab," tuturnya.Misbakhun dipecat lalu dimintakan pergantian antar waktu (PAW) di DPR oleh PKS pada Mei 2011, bersamaan dengan panasnya hubungan Pemerintah dengan PKS. Saat itu, isu beredar kencang seluruh menteri PKS akan dilengserkan dari kabinet karena kerasnya hantaman PKs terhadap Pemerintah dalam kasus Century dan Pansus Mafia Pajak.JAKARTA- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun meminta agar partai itu segera mengeluarkan sikap dan tindakan yang tegas terkait posisinya di DPR pasca putusan Mahkamah Agung yang membebaskan dirinya dari segal jerat hukum."Apakah direhabilitasi atau tidak posisi di DPR. Kejelasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada saya," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/10/2012).Dia mengatakan hal itu, menanggapi pernyataan Ketua fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang mengakui pihaknya belum memiliki keputusan soal status Misbakhun hingga saat ini. Hidayat mengatakan keputusan hukum Peninjauan Kembali (PK) MA yang membebaskan Misbakhun secara murni masih mereka kaji secara internal.Misbakhun mengaku sudah lama menunggu rehabilitasi atas dirinya karena putusan PK kasusnya dikeluarkan pada 5 Juli 2012, lalu diumumkan oleh jurubicara MA pada 27 Juli 2012.  "Sekarang sudah masuk bulan Oktober. Saya bukan mengincar kursi DPR-nya, saya hanya inginkan kejelasan nasib saya," tandasnya.Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menilai setelah secara hukum Misbakhun dinyatakan tidak bersalah, maka tugas moral PKS adalah memulihkan nama baik kadernya yang sempat menjadi gunjingan negatif di pentas politik nasional. Dia mengatakan memang ada masalah di internal PKS karena kontroversi mundurnya Misbakhun. Tapi, menurutnya, hal itu sebaiknya tak selalu dijadikan ganjalan bagi Misbakhun kembali ke DPR.  "Toh publik akan memahami, PKS pernah "memaksa" Misbakhun mundur dari DPR karena ada tekanan politik dari pimpinan Setgab," tuturnya.Misbakhun dipecat lalu dimintakan pergantian antar waktu (PAW) di DPR oleh PKS pada Mei 2011, bersamaan dengan panasnya hubungan Pemerintah dengan PKS. Saat itu, isu beredar kencang seluruh menteri PKS akan dilengserkan dari kabinet karena kerasnya hantaman PKs terhadap Pemerintah dalam kasus Century dan Pansus Mafia Pajak.