Sejauh ini konsep pro job, pro growth dan pro poor belum terlihat dari program atau kebijakan yang ada.https://news.okezone.com/read/2012/10/03/339/698651/pemerintah-masih-miskin-implementasi-kebijakanidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/03/339/698651/pemerintah-masih-miskin-implementasi-kebijakanhttps://news.okezone.com/read/2012/10/03/339/698651/pemerintah-masih-miskin-implementasi-kebijakanRabu 03 Oktober 2012 15:20 WIBMisbahol MunirIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/10/03/339/698651/AFMrvNSiRa.jpgJAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh berpendapat bahwa pemerintah tidak pernah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan rakyat.   Menurutnya, sejauh ini konsep pro job, pro growth dan pro poor belum terlihat dari program atau kebijakan yang ada. “Sejauh ini konsep tersebut belum terlihat. Pemerintah harus tetap mengimplementasikan konsep tersebut dari grand design yang telah dicanangkan,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/10/2012).   Berkaitan dengan kebijakan, lanjutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan dibarengi pengawasan, bukan malah sebaliknya.   Dia mencontohkan, dalam rapat pembahasan anggaran tercermin bahwa alokasi dana untuk pengawasan lebih kepada hitungan kualitas semata-mata. Padahal, seharusnya ada sinergitas antara kualitas dan kuantitas. Hal ini terjadi dalam kasus regulasi ketenagakerjaan.   “Kurangnya pengawasan karena adanya kelemahan sosialisasi dalam konteks pekerjaan atau tenaga kerja yang dimaksud sebagai outsourcing, karena yang diatur undang-undang adalah pekerjaannya, bukan tenaga kerjanya yang sebagai outsourcing,” ungkapnya.   Lebih lanjut, dia mengatakan walaupun pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi meningkat, namun hal tersebut tidak ada korelasi dengan kesejahteraan buruh karena tidak kebutuhan hidup layak mereka belum terpenuhi.JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh berpendapat bahwa pemerintah tidak pernah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan rakyat.   Menurutnya, sejauh ini konsep pro job, pro growth dan pro poor belum terlihat dari program atau kebijakan yang ada. “Sejauh ini konsep tersebut belum terlihat. Pemerintah harus tetap mengimplementasikan konsep tersebut dari grand design yang telah dicanangkan,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/10/2012).   Berkaitan dengan kebijakan, lanjutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan dibarengi pengawasan, bukan malah sebaliknya.   Dia mencontohkan, dalam rapat pembahasan anggaran tercermin bahwa alokasi dana untuk pengawasan lebih kepada hitungan kualitas semata-mata. Padahal, seharusnya ada sinergitas antara kualitas dan kuantitas. Hal ini terjadi dalam kasus regulasi ketenagakerjaan.   “Kurangnya pengawasan karena adanya kelemahan sosialisasi dalam konteks pekerjaan atau tenaga kerja yang dimaksud sebagai outsourcing, karena yang diatur undang-undang adalah pekerjaannya, bukan tenaga kerjanya yang sebagai outsourcing,” ungkapnya.   Lebih lanjut, dia mengatakan walaupun pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi meningkat, namun hal tersebut tidak ada korelasi dengan kesejahteraan buruh karena tidak kebutuhan hidup layak mereka belum terpenuhi.