Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti perjalanan dinas fiktif yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian dan lembaga negara.https://news.okezone.com/read/2012/10/04/339/699103/sby-minta-bpk-tindaklanjuti-perjalanan-dinas-fiktif-pnsidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/04/339/699103/sby-minta-bpk-tindaklanjuti-perjalanan-dinas-fiktif-pnshttps://news.okezone.com/read/2012/10/04/339/699103/sby-minta-bpk-tindaklanjuti-perjalanan-dinas-fiktif-pnsKamis 04 Oktober 2012 13:55 WIBSusi Fatimahilustrasi PNS (Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/10/04/339/699103/3ansFguwVR.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti perjalanan dinas fiktif yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian dan lembaga negara."Secara umum kami cuma katakan ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pengadaan barang dan jasa, antara lain perjalanan dinas. (SBY mengatakan) Silakan tindak sesuai ketentuan," ujar Ketua BPK, Hadi Purnomo di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (4/10/2012).Atas permintaan tersebut, Hadi berjanji akan segera menindaklanjuti "Tentu semua akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tuturnya.Hadi menambahkan, kasus ini menyangkut sistem. Oleh karenanya, untuk memperbaiki sistem maka pihaknya meminta semua pengelola keuangan negara mengotomatiskan semua biaya perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas cocok dengan data sumber. "Sehingga otomatis bisa ketahuan," katanya.Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa pemicu dari maraknya perjalanan dinas fiktif lantaran adanya oknum PNS tertentu yang telah menyiapkan tiket palsu."Oknum bisa saja mungkin menyiapkan tiket yang palsu, dokumen palsu. Bisa saja. Itu bukan tugas kita. Tapi ini bisa diatasi. Kalau masing-masing membuat otomatis," tutupnya.JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti perjalanan dinas fiktif yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian dan lembaga negara."Secara umum kami cuma katakan ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pengadaan barang dan jasa, antara lain perjalanan dinas. (SBY mengatakan) Silakan tindak sesuai ketentuan," ujar Ketua BPK, Hadi Purnomo di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (4/10/2012).Atas permintaan tersebut, Hadi berjanji akan segera menindaklanjuti "Tentu semua akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tuturnya.Hadi menambahkan, kasus ini menyangkut sistem. Oleh karenanya, untuk memperbaiki sistem maka pihaknya meminta semua pengelola keuangan negara mengotomatiskan semua biaya perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas cocok dengan data sumber. "Sehingga otomatis bisa ketahuan," katanya.Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa pemicu dari maraknya perjalanan dinas fiktif lantaran adanya oknum PNS tertentu yang telah menyiapkan tiket palsu."Oknum bisa saja mungkin menyiapkan tiket yang palsu, dokumen palsu. Bisa saja. Itu bukan tugas kita. Tapi ini bisa diatasi. Kalau masing-masing membuat otomatis," tutupnya.