Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai politik yang mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  https://news.okezone.com/read/2012/10/12/339/703258/ppp-bantah-persetujan-gedung-kpk-terkait-pidato-sbyidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/12/339/703258/ppp-bantah-persetujan-gedung-kpk-terkait-pidato-sbyhttps://news.okezone.com/read/2012/10/12/339/703258/ppp-bantah-persetujan-gedung-kpk-terkait-pidato-sbyJum'at 12 Oktober 2012 18:53 WIBFiddy Anggriawan Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2012/10/12/339/703258/3WgpLtmea0.jpgJAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai politik yang mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Salah satu politikus PPP, Dimyati Natakusuma, menerangkan pembangun infrastrutur adalah salah satu syarat untuk meningkatkan kinerja KPK. Dia membantah hal tersebut berkaitan dengan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh KPK-Polri.   "Menurut saya politik anggaran di DPR, tidak serta merta karena pidato SBY. Tidak ada kaitan dengan pidato karena kita punya politik anggran sendiri di sini," ungkap Dimyati kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).   Anggota Komisi III ini menambahkan, semuanya harus dilihat secara keseluruhan. "Kalau pemerintah sudah setuju, DPR setuju, beres," sambungnya.   Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR ini menyebutkan, sebenarnya Komisi III setuju pembangunan gedung itu, karena memang KPK sudah tidak sanggup mencari gedung yang bisa digunakan.   "Jika ada gedung yang representatif untuk digunakan oleh kpk, maka lebih baik menggunakan gedung yang sudah ada. karena tidak akan pusing dengan proses pelelangan dan pengadaannya," simpulnya.JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai politik yang mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Salah satu politikus PPP, Dimyati Natakusuma, menerangkan pembangun infrastrutur adalah salah satu syarat untuk meningkatkan kinerja KPK. Dia membantah hal tersebut berkaitan dengan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh KPK-Polri.   "Menurut saya politik anggaran di DPR, tidak serta merta karena pidato SBY. Tidak ada kaitan dengan pidato karena kita punya politik anggran sendiri di sini," ungkap Dimyati kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).   Anggota Komisi III ini menambahkan, semuanya harus dilihat secara keseluruhan. "Kalau pemerintah sudah setuju, DPR setuju, beres," sambungnya.   Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR ini menyebutkan, sebenarnya Komisi III setuju pembangunan gedung itu, karena memang KPK sudah tidak sanggup mencari gedung yang bisa digunakan.   "Jika ada gedung yang representatif untuk digunakan oleh kpk, maka lebih baik menggunakan gedung yang sudah ada. karena tidak akan pusing dengan proses pelelangan dan pengadaannya," simpulnya.