Anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga duduk di Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsudin tidak mempermasalahkan jika beberapa pihak hendak mengajukan interpelasi ke presiden.https://news.okezone.com/read/2012/10/20/339/706700/fraksi-demokrat-nilai-interpelasi-atas-grasi-narkoba-tak-tepatidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/20/339/706700/fraksi-demokrat-nilai-interpelasi-atas-grasi-narkoba-tak-tepathttps://news.okezone.com/read/2012/10/20/339/706700/fraksi-demokrat-nilai-interpelasi-atas-grasi-narkoba-tak-tepatSabtu 20 Oktober 2012 07:53 WIBTegar Arief Fadlyhttps://img.okezone.com/content/2012/10/20/339/706700/GP7cnKWSri.jpgJAKARTA - Setelah beberapa kali memberikan grasi terhadap terpidana narkoba, muncul wacana bahwa DPR akan segera melayangkan hak interpelasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai gemar mengobral grasi.Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga duduk di Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsudin tidak mempermasalahkan jika beberapa pihak hendak mengajukan interpelasi ke presiden. Namun hendaknya hal itu harus dipertimbangkan dengan matang."Interpelasi ini harus dilihat ya urgensinya. Harus ditelaah dulu, dipelajari. Presiden menyelamatkan warga negara kita, agar berusaha insaf," kata Didi saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat (19/10/2012) malam.Jika alasan yang digunakan untuk mengajukan interpelasi tersebut adalah karena obral grasi, menurut Didi hal itu tidak benar. Sebab, Presiden selama ini tidak pernah sembarangan dalam memberikan grasi."Kalau alasanya obral grasi tidak tepat. Dari 119 yang mengajukan (grasi) itu yang dikabulkan sekitar belasan orang. Datanya ada. Itupun mayoritas anak-anak. Apa benar mengobral, nggak kan," sambungnya.Meskipun demikian, Didi mengaku jika pihaknya akan menghormati usulan dari beberapa fraksi tersebut. Namun yang perlu diingat adalah, pemerintah juga tidak bisa dikatakan gagal dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia."Kita menghormati hak konstitusi. Tapi dilihat dong kesungguhan presiden. Langkah-langkah gebrakan terhadap pelaku narkoba dilakukan dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden SBY telah memberikan grasi kepada sejumlah gembong narkoba. Sebab itu, DPR berniat mengajukan interpelasi terhadap keputusan presiden pemberian grasi tersebut.Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad  Yani, fraksi PPP akan segera mengajukan hak interpelasi tersebut.  "PPP siap, interpelasi hal biasa. Kita menanyakan pertimbangan khusus. Ini bertentangan dengan penjelasan presiden. Faktanya, presiden memberikan grasi," tuturnya.Bahkan, Yani curiga jika keputusan pemberian grasi tersebut dikeluarkan karena ada pengaruh-pengaruh tertentu dari orang di  sekitar presiden. "Saya takut, presiden tidak dapat info yang akurat. Pendapat MA, sebaiknya tidak diberikan grasi. Saya takut, ada yang bermain di lingkar dalam presiden," imbuhnya.Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy juga sepakat jika DPR mengajukan hak interpelasi. "Maju dong," ucapnya singkat.JAKARTA - Setelah beberapa kali memberikan grasi terhadap terpidana narkoba, muncul wacana bahwa DPR akan segera melayangkan hak interpelasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai gemar mengobral grasi.Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga duduk di Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsudin tidak mempermasalahkan jika beberapa pihak hendak mengajukan interpelasi ke presiden. Namun hendaknya hal itu harus dipertimbangkan dengan matang."Interpelasi ini harus dilihat ya urgensinya. Harus ditelaah dulu, dipelajari. Presiden menyelamatkan warga negara kita, agar berusaha insaf," kata Didi saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat (19/10/2012) malam.Jika alasan yang digunakan untuk mengajukan interpelasi tersebut adalah karena obral grasi, menurut Didi hal itu tidak benar. Sebab, Presiden selama ini tidak pernah sembarangan dalam memberikan grasi."Kalau alasanya obral grasi tidak tepat. Dari 119 yang mengajukan (grasi) itu yang dikabulkan sekitar belasan orang. Datanya ada. Itupun mayoritas anak-anak. Apa benar mengobral, nggak kan," sambungnya.Meskipun demikian, Didi mengaku jika pihaknya akan menghormati usulan dari beberapa fraksi tersebut. Namun yang perlu diingat adalah, pemerintah juga tidak bisa dikatakan gagal dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia."Kita menghormati hak konstitusi. Tapi dilihat dong kesungguhan presiden. Langkah-langkah gebrakan terhadap pelaku narkoba dilakukan dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden SBY telah memberikan grasi kepada sejumlah gembong narkoba. Sebab itu, DPR berniat mengajukan interpelasi terhadap keputusan presiden pemberian grasi tersebut.Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad  Yani, fraksi PPP akan segera mengajukan hak interpelasi tersebut.  "PPP siap, interpelasi hal biasa. Kita menanyakan pertimbangan khusus. Ini bertentangan dengan penjelasan presiden. Faktanya, presiden memberikan grasi," tuturnya.Bahkan, Yani curiga jika keputusan pemberian grasi tersebut dikeluarkan karena ada pengaruh-pengaruh tertentu dari orang di  sekitar presiden. "Saya takut, presiden tidak dapat info yang akurat. Pendapat MA, sebaiknya tidak diberikan grasi. Saya takut, ada yang bermain di lingkar dalam presiden," imbuhnya.Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy juga sepakat jika DPR mengajukan hak interpelasi. "Maju dong," ucapnya singkat.