Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menilai Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat peraturan baru terkait pengambilan keputusan di setiap rapat paripurna.https://news.okezone.com/read/2012/10/25/339/708957/banyak-anggota-dpr-bolos-aturan-paripurna-harus-diubahidhttps://news.okezone.com/read/2012/10/25/339/708957/banyak-anggota-dpr-bolos-aturan-paripurna-harus-diubahhttps://news.okezone.com/read/2012/10/25/339/708957/banyak-anggota-dpr-bolos-aturan-paripurna-harus-diubahKamis 25 Oktober 2012 06:58 WIBMustholihIlustrasi (Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/10/25/339/708957/Tx8NLfO209.jpgJAKARTA- Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menilai Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat peraturan baru terkait pengambilan keputusan di setiap rapat paripurna."Ke depan harus ada pemikiran soal mekanisme DPR menggelar rapat paripurna. Peraturan rapat paripurna harus diubah," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu saat dihubungi Okezone, Rabu malam (24/10/2012).Menurut Ray, peraturan yang mewajibkan seluruh anggota dewan harus hadir pada setiap rapat paripurna sudah tidak efektif. Sebab, kata Ray, mekanisme rapat yang ada sekarang cenderung membatasi partisipasi aktif para anggota dewan. "Sehingga, kita masih sering melihat di rapat paripurna juga banyak anggota DPR yang tidur. Ini akan menjadi masalah terus-menerus," terangnya.Ray menyatakan hal itu menanggapi banyaknya politikus Senayan yang sering bolos dari rapat paripurna. Kasus terakhir terjadi pada sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang RAPBN tahun anggaran 2013 yang digelar Selasa, 22 Oktober lalu.Di sidang itu, 259 anggota dewan absen. Dari 560 anggota dewan, hanya 301 peserta yang mengadiri rapat paripurna. Sekertaris jenderal Partai Demokrat, Eddy Baskoro alias Ibas termasuk peserta yang bolos dari rapat paripurna dengan keterangan izin. Menurut Ray, mengharapkan kesadaran semua anggota dewan hadir di setiap rapat paripurna bakal mengecewakan. "Sebab mereka cuma datang, duduk, dan mendengarkan pidato. Artinya, anggota dewan yang bolos itu kalau pun hadir tidak punya arti apa-apa," ungkapnya.Namun. mantan aktivis 1998 itu menilai tetap tidak wajar apabila banyak anggota dewan yang bolos di rapat paripurna. "Ketidakhadiran mereka tetap tidak wajar. Karena mereka terikat peraturan," kata Ray.Untuk mensiasati agar sidang paripurna berjalan efektif, Ray mengusulkan agar peraturan rapat diubah. Ray mengatakan bisa saja rapat paripurna cukup dihadiri perwakilan masing-masing fraksi yang ada di DPR. "Kita harus mengkaji ulang apa yang disebut rapat paripurna. Bisa saja rapat paripurna cukup dihadiri perwakilan fraksi," terangnya.JAKARTA- Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menilai Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat peraturan baru terkait pengambilan keputusan di setiap rapat paripurna."Ke depan harus ada pemikiran soal mekanisme DPR menggelar rapat paripurna. Peraturan rapat paripurna harus diubah," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu saat dihubungi Okezone, Rabu malam (24/10/2012).Menurut Ray, peraturan yang mewajibkan seluruh anggota dewan harus hadir pada setiap rapat paripurna sudah tidak efektif. Sebab, kata Ray, mekanisme rapat yang ada sekarang cenderung membatasi partisipasi aktif para anggota dewan. "Sehingga, kita masih sering melihat di rapat paripurna juga banyak anggota DPR yang tidur. Ini akan menjadi masalah terus-menerus," terangnya.Ray menyatakan hal itu menanggapi banyaknya politikus Senayan yang sering bolos dari rapat paripurna. Kasus terakhir terjadi pada sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang RAPBN tahun anggaran 2013 yang digelar Selasa, 22 Oktober lalu.Di sidang itu, 259 anggota dewan absen. Dari 560 anggota dewan, hanya 301 peserta yang mengadiri rapat paripurna. Sekertaris jenderal Partai Demokrat, Eddy Baskoro alias Ibas termasuk peserta yang bolos dari rapat paripurna dengan keterangan izin. Menurut Ray, mengharapkan kesadaran semua anggota dewan hadir di setiap rapat paripurna bakal mengecewakan. "Sebab mereka cuma datang, duduk, dan mendengarkan pidato. Artinya, anggota dewan yang bolos itu kalau pun hadir tidak punya arti apa-apa," ungkapnya.Namun. mantan aktivis 1998 itu menilai tetap tidak wajar apabila banyak anggota dewan yang bolos di rapat paripurna. "Ketidakhadiran mereka tetap tidak wajar. Karena mereka terikat peraturan," kata Ray.Untuk mensiasati agar sidang paripurna berjalan efektif, Ray mengusulkan agar peraturan rapat diubah. Ray mengatakan bisa saja rapat paripurna cukup dihadiri perwakilan masing-masing fraksi yang ada di DPR. "Kita harus mengkaji ulang apa yang disebut rapat paripurna. Bisa saja rapat paripurna cukup dihadiri perwakilan fraksi," terangnya.