Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nampak semakin serius untuk mengusut penyimpangan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).https://news.okezone.com/read/2012/11/03/339/713129/bpk-minta-risalah-rapat-komisi-x-soal-hambalangidhttps://news.okezone.com/read/2012/11/03/339/713129/bpk-minta-risalah-rapat-komisi-x-soal-hambalanghttps://news.okezone.com/read/2012/11/03/339/713129/bpk-minta-risalah-rapat-komisi-x-soal-hambalangSabtu 03 November 2012 12:17 WIBFiddy Anggriawan Proyek Hambalang (Foto: Heru Haryono/Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/11/03/339/713129/a1FJ0Rsvjk.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nampak semakin serius untuk mengusut penyimpangan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).Hal tersebut terlihat dengan upaya BPK untuk meminta dokumen kepada Komisi X DPR terkait risalah rapat dengan Kemenpora saat pembahasan proyek Hambalang."Ada beberapa dokumen seperti disampiakan pak Ketua BPK, ada beberapa risalah di DPR yang terkait pengajuan anggaran di Hambalang, yg belum diterima.  Kami sudah meminta," jelas, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2012).Bahtiar mengaku sudah ada beberapa sebagian besar risalah yang diterima BPK. Namun, ada juga beberapa yang belum.Saat dikonfirmasi terkait waktu yang dibutuhkan BPK untuk finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK, Bahtiar menjawab itu masih menunggu proses."Dalam pemeriksaan sekali lagi saya katakan kecukupan bukti yang kompeten itu menjadi prinsip. Jadi tidak bisa kita katakan kapan selesainya," tandasnya.Kendati demikian, lanjut Bahtiar, yang menjadi prinsip BPK adalah bukti yang kompeten itu telah diterima atau telah dimiliki BPK secara cukup.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nampak semakin serius untuk mengusut penyimpangan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).Hal tersebut terlihat dengan upaya BPK untuk meminta dokumen kepada Komisi X DPR terkait risalah rapat dengan Kemenpora saat pembahasan proyek Hambalang."Ada beberapa dokumen seperti disampiakan pak Ketua BPK, ada beberapa risalah di DPR yang terkait pengajuan anggaran di Hambalang, yg belum diterima.  Kami sudah meminta," jelas, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2012).Bahtiar mengaku sudah ada beberapa sebagian besar risalah yang diterima BPK. Namun, ada juga beberapa yang belum.Saat dikonfirmasi terkait waktu yang dibutuhkan BPK untuk finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK, Bahtiar menjawab itu masih menunggu proses."Dalam pemeriksaan sekali lagi saya katakan kecukupan bukti yang kompeten itu menjadi prinsip. Jadi tidak bisa kita katakan kapan selesainya," tandasnya.Kendati demikian, lanjut Bahtiar, yang menjadi prinsip BPK adalah bukti yang kompeten itu telah diterima atau telah dimiliki BPK secara cukup.