Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), HM Jusuf Rizal mengatakan, untuk wilayah Jawa, PLIK diperkirakan 50 persen belum tuntas.https://news.okezone.com/read/2012/11/22/339/721901/proyek-plik-ditengarai-masih-bermasalahidhttps://news.okezone.com/read/2012/11/22/339/721901/proyek-plik-ditengarai-masih-bermasalahhttps://news.okezone.com/read/2012/11/22/339/721901/proyek-plik-ditengarai-masih-bermasalahKamis 22 November 2012 17:04 WIBRizka Diputrahttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA -  Proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) diduga masih bermasalah. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), HM Jusuf Rizal mengatakan, untuk wilayah Jawa, PLIK diperkirakan 50 persen belum tuntas.   Begitu pula di wilayah Sumatera yang 70 persen belum tercapai. Padahal pembayarannya telah selesai.   "Dari hasil investigasi, kami mendunga adanya permainan antara oknum kementerian dengan rekanan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara ratusan miliar," tegas Jusuf Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/11/2012).   Jusuf menjelaskan, menurut hasil tim investigasi LIRA, untuk Mobile Pemyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Telkom  secara umum sejauh ini telah berjalan lancar sesuai ujicoba yang dilakukan di Makassar dan Tanjung Pinang.   Adapun soal dugaan praktik KKN di tubuh PT Telkom juga telah diklarifikasi di Komisi I DPR RI atas adanya keterlambatan pengoperasian MPLIK di berbagai daerah.   Jusuf menambahkan, Menko Info dinilai kurang transparan terkait pengelolaan dana Universal Service Obligation (USO) yang jumlahnya mencapai Rp1,4 trilliun per tahun.   Masalah penyediaan PLIK ini lanjut Jusuf juga sudah pernah ditanyakan ke beberapa Kepala Daerah, seperti Bupati Pamekasan, H Kholilurrahman yang tak mengetahui keberadaan PLIK. "Lira akan menelusuri proses tender hingga implementasi di lapangan," pungkasnya.JAKARTA -  Proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) diduga masih bermasalah. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), HM Jusuf Rizal mengatakan, untuk wilayah Jawa, PLIK diperkirakan 50 persen belum tuntas.   Begitu pula di wilayah Sumatera yang 70 persen belum tercapai. Padahal pembayarannya telah selesai.   "Dari hasil investigasi, kami mendunga adanya permainan antara oknum kementerian dengan rekanan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara ratusan miliar," tegas Jusuf Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/11/2012).   Jusuf menjelaskan, menurut hasil tim investigasi LIRA, untuk Mobile Pemyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Telkom  secara umum sejauh ini telah berjalan lancar sesuai ujicoba yang dilakukan di Makassar dan Tanjung Pinang.   Adapun soal dugaan praktik KKN di tubuh PT Telkom juga telah diklarifikasi di Komisi I DPR RI atas adanya keterlambatan pengoperasian MPLIK di berbagai daerah.   Jusuf menambahkan, Menko Info dinilai kurang transparan terkait pengelolaan dana Universal Service Obligation (USO) yang jumlahnya mencapai Rp1,4 trilliun per tahun.   Masalah penyediaan PLIK ini lanjut Jusuf juga sudah pernah ditanyakan ke beberapa Kepala Daerah, seperti Bupati Pamekasan, H Kholilurrahman yang tak mengetahui keberadaan PLIK. "Lira akan menelusuri proses tender hingga implementasi di lapangan," pungkasnya.