Di era SBY, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus atau 210 kasus per tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.https://news.okezone.com/read/2012/12/23/337/736110/era-sby-juaranya-kekerasan-diskriminasiidhttps://news.okezone.com/read/2012/12/23/337/736110/era-sby-juaranya-kekerasan-diskriminasihttps://news.okezone.com/read/2012/12/23/337/736110/era-sby-juaranya-kekerasan-diskriminasiMinggu 23 Desember 2012 14:32 WIBSusi FatimahIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/12/23/337/736110/pSFNmc83bc.jpgJAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami peningkatan aksi kekerasan diskriminasi di Indonesia.   Berdasarkan catatan LSI melalui analisis media, pada era sebelum kepemimpinan SBY (1998-2004) kasus diskriminasi terjadi sebanyak 915 kasus, atau 150 kasus per tahunnya. Sementara di era SBY, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus atau 210 kasus per tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.   Bentuk kekerasan diskriminasi di antaranya berlatar belakang kekerasan agama, kekerasan etnis, kekerasan gender, dan kekerasan orientasi seksual. Salah satu kasus yang terjadi, yaitu kasus diskriminasi terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik pada 6 Februari 2011.   Menurut, Peneliti LSI Novri, maraknya konflik di era kepemimpinan SBY karena ketidaktegasan SBY dalam melindungi keberagaman yang ada di Indonesia. Sebanyak 67,5 persen publik menilai SBY tidak maksimal dalam melindungi keberagaman.   "Ketidaktegasan SBY dalam melingungi keberagaman ikut membuat kekerasan primordial memburuk. Ada apa dengan SBY?," ujarnya dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun: Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman di Kantor LSI Jakarta, Minggu (23/12/2012).   Selain itu, aparat kepolisian di daerah juga tidak antisipatif terhadap potensi kekerasan, sehingga kekerasan terus terjadi tiap tahunnya. Aparat kepolisian juga cenderung melakukan pembiaran saat terjadinya penyerangan antar warga atau antar etnik, dan kepolisian cenderung tidak menindak pelaku diskriminatif.   Salah satu contohnya adalah peristiwa di Lampung Selatan yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 dimana sebanyak 14 orang tewas, 1.700 warga mengungsi. Oleh karenanya, mayoritas publik menilai bahwa Presiden Soekarno dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman di Indonesia.   "Dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya Bung Karno dan Gus Dur yang melindungi keberagaman primordial dan ideologis," tuturnya.JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami peningkatan aksi kekerasan diskriminasi di Indonesia.   Berdasarkan catatan LSI melalui analisis media, pada era sebelum kepemimpinan SBY (1998-2004) kasus diskriminasi terjadi sebanyak 915 kasus, atau 150 kasus per tahunnya. Sementara di era SBY, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus atau 210 kasus per tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.   Bentuk kekerasan diskriminasi di antaranya berlatar belakang kekerasan agama, kekerasan etnis, kekerasan gender, dan kekerasan orientasi seksual. Salah satu kasus yang terjadi, yaitu kasus diskriminasi terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik pada 6 Februari 2011.   Menurut, Peneliti LSI Novri, maraknya konflik di era kepemimpinan SBY karena ketidaktegasan SBY dalam melindungi keberagaman yang ada di Indonesia. Sebanyak 67,5 persen publik menilai SBY tidak maksimal dalam melindungi keberagaman.   "Ketidaktegasan SBY dalam melingungi keberagaman ikut membuat kekerasan primordial memburuk. Ada apa dengan SBY?," ujarnya dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun: Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman di Kantor LSI Jakarta, Minggu (23/12/2012).   Selain itu, aparat kepolisian di daerah juga tidak antisipatif terhadap potensi kekerasan, sehingga kekerasan terus terjadi tiap tahunnya. Aparat kepolisian juga cenderung melakukan pembiaran saat terjadinya penyerangan antar warga atau antar etnik, dan kepolisian cenderung tidak menindak pelaku diskriminatif.   Salah satu contohnya adalah peristiwa di Lampung Selatan yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 dimana sebanyak 14 orang tewas, 1.700 warga mengungsi. Oleh karenanya, mayoritas publik menilai bahwa Presiden Soekarno dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman di Indonesia.   "Dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya Bung Karno dan Gus Dur yang melindungi keberagaman primordial dan ideologis," tuturnya.