Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait peyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipercepat.https://news.okezone.com/read/2013/01/21/339/749630/komisi-ii-dpr-minta-pilkada-dipercepatidhttps://news.okezone.com/read/2013/01/21/339/749630/komisi-ii-dpr-minta-pilkada-dipercepathttps://news.okezone.com/read/2013/01/21/339/749630/komisi-ii-dpr-minta-pilkada-dipercepatSenin 21 Januari 2013 18:47 WIBTegar Arief FadlyIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2013/01/21/339/749630/86BQQexMUW.jpgJAKARTA - Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait peyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di 2014 mendatang.Dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, telah disepakati untuk memajukan jadwal pilkada yang berlangusung di 2014 ke tahun 2013. Hal itu bertujuan agar pada 2014 Indonesia fokus ke Pemilihan Presiden (Pilpres)."Kesimpulannya DPR meminta kepada presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU melalui mentri dalam negri," kata Gamawan usai menggelar rapat dengan Komisi II, Senin (21/1/2013).Gamawan menambahkan, DPR sebenarnya bisa mengetuk palu terhadap RUU Pilkada sebelum masa sidang ini berakhir pada April 2014 mendatang. Jika tidak bisa selesai maka dimungkinkan Pemerintah menerbitkan Perppu. "Dimungkinkam untuk terbitkan Perppu, tapi ini hemat kami merupakan langkah terakhr. Karena kalau pilkada di 2014 akan sangat berat sekali, ada pileg dan pilpres disana," tegas Gamawan.JAKARTA - Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait peyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di 2014 mendatang.Dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, telah disepakati untuk memajukan jadwal pilkada yang berlangusung di 2014 ke tahun 2013. Hal itu bertujuan agar pada 2014 Indonesia fokus ke Pemilihan Presiden (Pilpres)."Kesimpulannya DPR meminta kepada presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU melalui mentri dalam negri," kata Gamawan usai menggelar rapat dengan Komisi II, Senin (21/1/2013).Gamawan menambahkan, DPR sebenarnya bisa mengetuk palu terhadap RUU Pilkada sebelum masa sidang ini berakhir pada April 2014 mendatang. Jika tidak bisa selesai maka dimungkinkan Pemerintah menerbitkan Perppu. "Dimungkinkam untuk terbitkan Perppu, tapi ini hemat kami merupakan langkah terakhr. Karena kalau pilkada di 2014 akan sangat berat sekali, ada pileg dan pilpres disana," tegas Gamawan.