Setelah didesak para ulama dan ormas Islam, Wali Kota Balikpapan akhirnya mengeluarkan SK penutupan lokalisasi KM17.https://news.okezone.com/read/2013/01/21/340/749232/wali-kota-akhirnya-keluarkan-sk-penutupan-lokalisasiidhttps://news.okezone.com/read/2013/01/21/340/749232/wali-kota-akhirnya-keluarkan-sk-penutupan-lokalisasihttps://news.okezone.com/read/2013/01/21/340/749232/wali-kota-akhirnya-keluarkan-sk-penutupan-lokalisasiSenin 21 Januari 2013 10:44 WIBAmir Sarifudin Unjuk rasa di Pemkot Balikpapan (Foto: Amir/Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/01/21/340/749232/TCuq2KhWDd.jpgBALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menegaskan, pihaknya mengeluarkan SK yang mengatur penutupan lokalisasi KM17.SK bernomor 188.45/2013 itu dikeluarkan sebagai respons atas desakan ulama, tokoh agama, dan ormas Islam, yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini.“SK ini berisi penutupan lokasi dan mencabut izin. Penutupan ini efekti 5 Juni 2013,” ungkap Wali Kota Rizal Effendi, di hadapan ribuan pengunjuk rasa di Kantor Pemkot Balikpapan, Senin (21/1/2013).Begitu mendengar pernyataan wali kota, massa langsung bertepuk tangan. Meski demikian, para pengunjuk rasa masih kecewa penutupan lokalisasi tersebut baru efektif per 5 Juni 2013.“Kami minta jangan lagi ada kegiatan mulai hari ini,” desak Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Balikpapan, Abdul Muis.Dia mendesak aparatur pemkot melakukan pengawasan di lokasi tersebut. “ Untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan maksiat,” tandasnya.Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, menjelaskan, penutupan efektif berlaku pada 5 Juni karena perlu koordinasi dan pemantapan, sehingga kebijakan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.“Penutupan Beruang Madu perlu langkah dan kajian apalagi ini menyangkut manusia,” tandas pria yang akrab disapa ABS itu.ABS mengakui tahun ini disiapkan dana Rp800 juta untuk pembinaan para PSK yang selama ini mengandalkan penghasilan dari lokalisasi tersebut.“Kalau pemulangan paksa itu melanggar UUD. Mereka punya hak untuk hidup sebagai warga Indonesia di mana pun,” tegasnya.ABS meminta pemkot dan aparat berkoordinasi untuk mengawasi proses ini, utamanya jangan sampai para PSK berkeliaran di jalan-jalan kota. “Ini juga harus diawasi jangan sampai mereka berceceran di jalan,” tukasnya.Usai pernyataan dari wali kota, ribuan pengunjuk rasa dari berbagai ormas, seperti NU, PKS, dan Hizbut Tahrir Indonesia, langsung membubarkan diri.BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menegaskan, pihaknya mengeluarkan SK yang mengatur penutupan lokalisasi KM17.SK bernomor 188.45/2013 itu dikeluarkan sebagai respons atas desakan ulama, tokoh agama, dan ormas Islam, yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini.“SK ini berisi penutupan lokasi dan mencabut izin. Penutupan ini efekti 5 Juni 2013,” ungkap Wali Kota Rizal Effendi, di hadapan ribuan pengunjuk rasa di Kantor Pemkot Balikpapan, Senin (21/1/2013).Begitu mendengar pernyataan wali kota, massa langsung bertepuk tangan. Meski demikian, para pengunjuk rasa masih kecewa penutupan lokalisasi tersebut baru efektif per 5 Juni 2013.“Kami minta jangan lagi ada kegiatan mulai hari ini,” desak Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Balikpapan, Abdul Muis.Dia mendesak aparatur pemkot melakukan pengawasan di lokasi tersebut. “ Untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan maksiat,” tandasnya.Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, menjelaskan, penutupan efektif berlaku pada 5 Juni karena perlu koordinasi dan pemantapan, sehingga kebijakan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.“Penutupan Beruang Madu perlu langkah dan kajian apalagi ini menyangkut manusia,” tandas pria yang akrab disapa ABS itu.ABS mengakui tahun ini disiapkan dana Rp800 juta untuk pembinaan para PSK yang selama ini mengandalkan penghasilan dari lokalisasi tersebut.“Kalau pemulangan paksa itu melanggar UUD. Mereka punya hak untuk hidup sebagai warga Indonesia di mana pun,” tegasnya.ABS meminta pemkot dan aparat berkoordinasi untuk mengawasi proses ini, utamanya jangan sampai para PSK berkeliaran di jalan-jalan kota. “Ini juga harus diawasi jangan sampai mereka berceceran di jalan,” tukasnya.Usai pernyataan dari wali kota, ribuan pengunjuk rasa dari berbagai ormas, seperti NU, PKS, dan Hizbut Tahrir Indonesia, langsung membubarkan diri.