Kasus suap impor daging sapi mendadak heboh, usai penetapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.https://news.okezone.com/read/2013/02/07/339/758174/sudah-sejak-lama-dpr-minta-impor-daging-sapi-dihentikanidhttps://news.okezone.com/read/2013/02/07/339/758174/sudah-sejak-lama-dpr-minta-impor-daging-sapi-dihentikanhttps://news.okezone.com/read/2013/02/07/339/758174/sudah-sejak-lama-dpr-minta-impor-daging-sapi-dihentikanKamis 07 Februari 2013 12:32 WIBFiddy Anggriawan https://img.okezone.com/content/2013/02/07/339/758174/qksRcDSeHx.jpgJAKARTA - Kasus suap impor daging sapi mendadak heboh, usai penetapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.   Menurut anggota Komisi IV yang membidangi Pertanian dan Kehutanan, Firman Soebagyo, pihaknya sudah secara prosedural menanyakan kepada pemerintah perihal impor daging sapi yang saat ini sedang ramai dibicarakan.   "DPR sudah lama minta setop untuk mendukung swasembada," ungkap Firman kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/2/2013).   Menurutnya, DPR mau tidak mau harus membuka kembali regulasi yang saat ini sudah berjalan. "Komisi IV sedang mulai Revisi Undang-Undang Nakeswan (Peternakan dan Kesehatan Hewan). Supaya bisa memperluas gerak langkah peternak lokal," sambungnya.   Politisi Golkar ini menyatakan, masalah yang dialami oleh peternak sapi di Indonesia saat ini adalah soal bibit yang sulit. "Agar kita tidak bergantung pada dua negara impor sapi terbesar, yakni Australia dan New Zealand," tutupnya.JAKARTA - Kasus suap impor daging sapi mendadak heboh, usai penetapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.   Menurut anggota Komisi IV yang membidangi Pertanian dan Kehutanan, Firman Soebagyo, pihaknya sudah secara prosedural menanyakan kepada pemerintah perihal impor daging sapi yang saat ini sedang ramai dibicarakan.   "DPR sudah lama minta setop untuk mendukung swasembada," ungkap Firman kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/2/2013).   Menurutnya, DPR mau tidak mau harus membuka kembali regulasi yang saat ini sudah berjalan. "Komisi IV sedang mulai Revisi Undang-Undang Nakeswan (Peternakan dan Kesehatan Hewan). Supaya bisa memperluas gerak langkah peternak lokal," sambungnya.   Politisi Golkar ini menyatakan, masalah yang dialami oleh peternak sapi di Indonesia saat ini adalah soal bibit yang sulit. "Agar kita tidak bergantung pada dua negara impor sapi terbesar, yakni Australia dan New Zealand," tutupnya.