Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, memilih enggan berkomentar.https://news.okezone.com/read/2013/02/22/339/766205/anas-tersangka-hambalang-demokrat-bungkamidhttps://news.okezone.com/read/2013/02/22/339/766205/anas-tersangka-hambalang-demokrat-bungkamhttps://news.okezone.com/read/2013/02/22/339/766205/anas-tersangka-hambalang-demokrat-bungkamJum'at 22 Februari 2013 19:36 WIBTri KurniawanAnas Urbaningrum usai diperiksa penyidik KPK (foto: Heru)https://img.okezone.com/content/2013/02/22/339/766205/FwLMU4wsHB.jpgJAKARTA - DPP Partai Demokrat terkejut mendengar Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, memilih untuk enggan berkomentar."Saya tidak mau komentar dulu, besok saja kita baru komentar. Kita lihat saja dulu di televisi," kata dia saat dihubungi Okezone, Jumat (22/2/2013).Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Anas juga dicekal untuk berpergian ke luar negeri."Kepada yang bersangkutan berdasarkan surat perintah penyidikan pada hari ini 22 Februari, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat jumpa pers di Gedung KPK.JAKARTA - DPP Partai Demokrat terkejut mendengar Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, memilih untuk enggan berkomentar."Saya tidak mau komentar dulu, besok saja kita baru komentar. Kita lihat saja dulu di televisi," kata dia saat dihubungi Okezone, Jumat (22/2/2013).Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Anas juga dicekal untuk berpergian ke luar negeri."Kepada yang bersangkutan berdasarkan surat perintah penyidikan pada hari ini 22 Februari, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat jumpa pers di Gedung KPK.