Tingginya biaya politik di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung korupsi di Indonesia. Terkait hal itu, pimpinan DPR pun membahas persoalan tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.https://news.okezone.com/read/2013/02/25/339/767446/marzuki-alie-curhat-ke-sby-soal-mahalnya-ongkos-politikidhttps://news.okezone.com/read/2013/02/25/339/767446/marzuki-alie-curhat-ke-sby-soal-mahalnya-ongkos-politikhttps://news.okezone.com/read/2013/02/25/339/767446/marzuki-alie-curhat-ke-sby-soal-mahalnya-ongkos-politikSenin 25 Februari 2013 19:21 WIBFahmi Firdaus Marzuki Aliehttps://img.okezone.com/content/2013/02/25/339/767446/lkSYseNDfz.jpgJAKARTA- Tingginya biaya politik di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung korupsi di Indonesia. Terkait hal itu, pimpinan DPR pun membahas persoalan tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.“ Ada beberapa masukan dari teman-teman, termasuk masa depan Indonesia terkait dengan high cost politik. Tadi sudah disampaikan dan disetujui oleh presiden. Artinya kita tidak hanya bicara masa jabatan kita saja. Tapi kita juga harus bicara masa depan bangsa ini,” kata Marzuki di Komplek Istana Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).Dalam pertemuan tersebut, kata Marzuki, telah disepakati rumusan undang-undang terkait tingginya biaya politik di Indonesia. “Tadi disepakati bagaimana kita merumuskan suatu undang-undang, bagaimana pemilu ke depan yang tidak high cost dan kita mendapatkan orang-orang yang akan duduk di DPR sebagai negarawan, bukan sebagai investor yang kita rasakan selama ini,” pungkasnya. JAKARTA- Tingginya biaya politik di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung korupsi di Indonesia. Terkait hal itu, pimpinan DPR pun membahas persoalan tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.“ Ada beberapa masukan dari teman-teman, termasuk masa depan Indonesia terkait dengan high cost politik. Tadi sudah disampaikan dan disetujui oleh presiden. Artinya kita tidak hanya bicara masa jabatan kita saja. Tapi kita juga harus bicara masa depan bangsa ini,” kata Marzuki di Komplek Istana Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).Dalam pertemuan tersebut, kata Marzuki, telah disepakati rumusan undang-undang terkait tingginya biaya politik di Indonesia. “Tadi disepakati bagaimana kita merumuskan suatu undang-undang, bagaimana pemilu ke depan yang tidak high cost dan kita mendapatkan orang-orang yang akan duduk di DPR sebagai negarawan, bukan sebagai investor yang kita rasakan selama ini,” pungkasnya.