Komisi I DPR telah merampungkan rapat koordinasi dengan TNI dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk menyikapi munculnya kericuhan di Papua yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil beberapa waktu lalu.https://news.okezone.com/read/2013/02/26/337/767708/perlu-paradigma-baru-atasi-konflik-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2013/02/26/337/767708/perlu-paradigma-baru-atasi-konflik-papuahttps://news.okezone.com/read/2013/02/26/337/767708/perlu-paradigma-baru-atasi-konflik-papuaSelasa 26 Februari 2013 12:33 WIBTegar Arief Fadlyhttps://img.okezone.com/content/2013/02/26/337/767708/BUXLIT6pzc.jpgJAKARTA - Komisi I DPR telah merampungkan rapat koordinasi dengan TNI dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk menyikapi munculnya kericuhan di Papua yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil beberapa waktu lalu.   Dalam rapat koordinasi tersebut, BIN mengaku peristiwa itu muncul lantaran lemahnya koordinasi dari institusi-institusi terkait dalam penanganan konflik di Papua, yakni Polri, TNI, dan BIN sendiri.   "Dalam menyelesaikan masalah di Papua, masih parsial, sesuai dengan desain masing-masing institusi. Jadi ke depan kata harus menyanyikan lagu (cara) yang sama untuk menyelesaikan masalah Papua," kata anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).   Tantowi menjelaskan, ada pergeseran isu yang muncul dalam serentetan peristiwa di Papua. Dulu banyaknya konflik atau penembakan selalu dikaitkan dengan kurangnya kesejahteraan masyarakat Papua.   Namun sekarang, berbagai konflik itu mengusung isu kemerdekaan Papua, yang tentu sangat tidak disetujui oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. "Di sini dibutuhkan suatu pradigma baru dalam menyelesaikan konflik ini," sambung politikus Partai Golkar itu.   Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah menggelar dialog secara terbuka antara pemerintah pusat dengan para pemangku jabatan yang ada di Papua, untuk merumuskan strategi pengamanan lebih kondusif.   Termasuk juga membahas isu tentang keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. "Harus duduk sama-sama antara pemangku kepentingan dan DPR. Kita kan sudah bentuk Panja Papua. Ini kan mitra yang strategis untuk merumuskan paradigma baru tadi itu," pungkasnya.JAKARTA - Komisi I DPR telah merampungkan rapat koordinasi dengan TNI dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk menyikapi munculnya kericuhan di Papua yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil beberapa waktu lalu.   Dalam rapat koordinasi tersebut, BIN mengaku peristiwa itu muncul lantaran lemahnya koordinasi dari institusi-institusi terkait dalam penanganan konflik di Papua, yakni Polri, TNI, dan BIN sendiri.   "Dalam menyelesaikan masalah di Papua, masih parsial, sesuai dengan desain masing-masing institusi. Jadi ke depan kata harus menyanyikan lagu (cara) yang sama untuk menyelesaikan masalah Papua," kata anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).   Tantowi menjelaskan, ada pergeseran isu yang muncul dalam serentetan peristiwa di Papua. Dulu banyaknya konflik atau penembakan selalu dikaitkan dengan kurangnya kesejahteraan masyarakat Papua.   Namun sekarang, berbagai konflik itu mengusung isu kemerdekaan Papua, yang tentu sangat tidak disetujui oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. "Di sini dibutuhkan suatu pradigma baru dalam menyelesaikan konflik ini," sambung politikus Partai Golkar itu.   Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah menggelar dialog secara terbuka antara pemerintah pusat dengan para pemangku jabatan yang ada di Papua, untuk merumuskan strategi pengamanan lebih kondusif.   Termasuk juga membahas isu tentang keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. "Harus duduk sama-sama antara pemangku kepentingan dan DPR. Kita kan sudah bentuk Panja Papua. Ini kan mitra yang strategis untuk merumuskan paradigma baru tadi itu," pungkasnya.