Berpatokan pada pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak terkecuali para siswi yang tengah mengandung.https://news.okezone.com/read/2013/04/05/373/786760/aturan-sekolah-tentang-siswi-hamil-harus-jelasidhttps://news.okezone.com/read/2013/04/05/373/786760/aturan-sekolah-tentang-siswi-hamil-harus-jelashttps://news.okezone.com/read/2013/04/05/373/786760/aturan-sekolah-tentang-siswi-hamil-harus-jelasJum'at 05 April 2013 12:14 WIBMargaret PuspitariniIlustrasi (Foto : Heru Heryono/Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/04/05/373/786760/DpsVn8kkEI.jpgJAKARTA - Berpatokan pada pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak terkecuali para siswi yang tengah mengandung.   Namun pada kenyataannya, siswi hamil tidak lagi mendapatkan hak yang sama dengan pelajar lainnya. Mereka justru dikeluarkan sehingga tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Hal ini melahirkan keprihatinan dari Psikolog Anak dan Pendidikan Karina Adistiana.   Wanita yang akrab disapa Anyi itu mengungkap, setiap sekolah hendaknya melihat kembali pasal 32 UUD 45 saat akan menjatuhkan sanksi kepada siswi hamil. "Sebetulnya kembali ke pendidikan sebagai hak semua orang, termasuk siswi hamil. Jadi hak mereka untuk ikut ujian, baik lulus atau tidak," kata Anyi, ketika berbincang dengan Okezone, Jumat (5/4/2013).   Selain itu, lanjut Anyi, terkadang sekolah tidak memiliki peraturan atau prosedur yang jelas tentang siswi hamil atau menikah. Jika dari awal sudah jelas ada aturan tersebut, maka dalam melakukan tindakan, sekolah akan sesuai prosedur bukan justru terkesan dicari-cari.   "Dari larangan tidak boleh ujian bahkan dikeluarkan. Padahal tidak diatur sebelumnya. Jadi terkesan dicari-cari. Ini justru menghilangkan fungsi pendidikan dari sekolah itu. Lagipula fungsi sekolah bukan untuk menghukum. Padahal ketika sekolah tidak mengeluarkan siswi hamil itu merupakan jalan masuk sekolah untuk melaksanakan pendidikan moral," jelasnya.   Oleh karena itu, katanya, sangat penting bagi pihak sekolah untuk memiliki aturan dan Standar Operasional Program (SOP) yang jelas menyangkut kasus pelajar hamil. Tidak hanya kasus kehamilan, sanksi atas pelanggaran lain yang dilakukan pelajar pun harus disosialisasikan sejak awal kepada siswa maupun orangtua.   "Peraturan harus disosialisakan kepada para orangtua dan siswa. Karena masih sering anak sekolah tidak mengetahui peraturan dan sanksi saat melanggar. Ada hak dan kewajiban yang seimbang antara sekolah dan siswa," papar Anyi.   Menurut Anyi, di beberapa kasus siswi hamil, sekolah tempat asal pelajar tersebut memang tidak memberikan pendidikan reproduksi seksual. Dengan beralasan ingin menyelamatkan siswa yang lain dari "contoh buruk," sekolah pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan siswi tersebut.   "Sekolah yang siswinya hamil bisa jadi belum memberikan pendidikan reproduksi seksual. Jadi seolah-olah menghukum si anak tanpa memberikan pendidikan terlebih dahulu. Lagipula, mengeluarkan siswi hamil dari sekolah belum tentu jadi contoh yang baik karena fungsi pendidikan jadi tidak sampai," tuturnya.JAKARTA - Berpatokan pada pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak terkecuali para siswi yang tengah mengandung.   Namun pada kenyataannya, siswi hamil tidak lagi mendapatkan hak yang sama dengan pelajar lainnya. Mereka justru dikeluarkan sehingga tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Hal ini melahirkan keprihatinan dari Psikolog Anak dan Pendidikan Karina Adistiana.   Wanita yang akrab disapa Anyi itu mengungkap, setiap sekolah hendaknya melihat kembali pasal 32 UUD 45 saat akan menjatuhkan sanksi kepada siswi hamil. "Sebetulnya kembali ke pendidikan sebagai hak semua orang, termasuk siswi hamil. Jadi hak mereka untuk ikut ujian, baik lulus atau tidak," kata Anyi, ketika berbincang dengan Okezone, Jumat (5/4/2013).   Selain itu, lanjut Anyi, terkadang sekolah tidak memiliki peraturan atau prosedur yang jelas tentang siswi hamil atau menikah. Jika dari awal sudah jelas ada aturan tersebut, maka dalam melakukan tindakan, sekolah akan sesuai prosedur bukan justru terkesan dicari-cari.   "Dari larangan tidak boleh ujian bahkan dikeluarkan. Padahal tidak diatur sebelumnya. Jadi terkesan dicari-cari. Ini justru menghilangkan fungsi pendidikan dari sekolah itu. Lagipula fungsi sekolah bukan untuk menghukum. Padahal ketika sekolah tidak mengeluarkan siswi hamil itu merupakan jalan masuk sekolah untuk melaksanakan pendidikan moral," jelasnya.   Oleh karena itu, katanya, sangat penting bagi pihak sekolah untuk memiliki aturan dan Standar Operasional Program (SOP) yang jelas menyangkut kasus pelajar hamil. Tidak hanya kasus kehamilan, sanksi atas pelanggaran lain yang dilakukan pelajar pun harus disosialisasikan sejak awal kepada siswa maupun orangtua.   "Peraturan harus disosialisakan kepada para orangtua dan siswa. Karena masih sering anak sekolah tidak mengetahui peraturan dan sanksi saat melanggar. Ada hak dan kewajiban yang seimbang antara sekolah dan siswa," papar Anyi.   Menurut Anyi, di beberapa kasus siswi hamil, sekolah tempat asal pelajar tersebut memang tidak memberikan pendidikan reproduksi seksual. Dengan beralasan ingin menyelamatkan siswa yang lain dari "contoh buruk," sekolah pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan siswi tersebut.   "Sekolah yang siswinya hamil bisa jadi belum memberikan pendidikan reproduksi seksual. Jadi seolah-olah menghukum si anak tanpa memberikan pendidikan terlebih dahulu. Lagipula, mengeluarkan siswi hamil dari sekolah belum tentu jadi contoh yang baik karena fungsi pendidikan jadi tidak sampai," tuturnya.