Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun sampai menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).https://news.okezone.com/read/2013/04/07/339/787623/rakyat-tidak-puas-pada-penegakan-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2013/04/07/339/787623/rakyat-tidak-puas-pada-penegakan-hukumhttps://news.okezone.com/read/2013/04/07/339/787623/rakyat-tidak-puas-pada-penegakan-hukumMinggu 07 April 2013 13:55 WIBSusi FatimahIlustrasi (Foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/04/07/339/787623/St89ywPtEl.jpgJAKARTA- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun sampai menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peneliti LSI, Dewi Arum, memaparkan pada survei LSI Januari 2010, kurang lebih seratus hari pemerintahan SBY Jilid II, mereka yang tak puas dengan penegakan hukum sebesar 37,4 persen. Pada Oktober 2010, tepat satu tahun pemerintahan SBY, mereka yang tak puas meningkat menjadi 41,2 persen. Saat survei kembali dilakukan pada September 2011, ketidakpuasan masyarakat kembali meningkat menjadi 50,3 persen. Dan, saat ini, April 2013 menjadi 56,6 persen.Dewi menuturkan penegakan hukum di pemerintahan Presiden SBY dinilai tak lebih baik dari pemerintahan presiden sebelumnya. Hal itu diketahui dari survei yang menyatakan 41,3 persen menilai bahwa penegakan hukum di era SBY biasa-biasa saja. Hanya 22,6 persen yang menyatakan penegakan hukum era SBY lebih baik. Bahkan 26,5 persen menyatakan lebih buruk dibanding pemerintahan sebelumnya."Penilaian ini tentunya sebuah ironi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Idealnya pergantian kepemimpinan diikuti perbaikan kondisi kebangsaan," tuturnya.Dewi khawatir, jika tidak ada upaya serius dari pemerintah maka bukan tak mungkin akan menimbulkan kasus yang lebih besar dan sikap anarkisme masyarakat. "Tidak ada imbauan, konsistensi bukan tidak mungkin terjadi lagi, apalagi ini tahun politik, yang kecil bisa semakin besar, yang besar semakin besar," katanya.Tak hanya itu, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga pesimis pemerintah SBY-Boediono bisa meningkatkan kepercayaan publik atas merosotnya kepercayaan penegakan hukum. "Kemungkinan bisa diselesaikan tipis, karena semua fokus ke politik, karena ada yang mereka agendakan," tuturnya.Oleh karenanya, lanjut Dewi, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1,5 tahun.JAKARTA- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun sampai menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peneliti LSI, Dewi Arum, memaparkan pada survei LSI Januari 2010, kurang lebih seratus hari pemerintahan SBY Jilid II, mereka yang tak puas dengan penegakan hukum sebesar 37,4 persen. Pada Oktober 2010, tepat satu tahun pemerintahan SBY, mereka yang tak puas meningkat menjadi 41,2 persen. Saat survei kembali dilakukan pada September 2011, ketidakpuasan masyarakat kembali meningkat menjadi 50,3 persen. Dan, saat ini, April 2013 menjadi 56,6 persen.Dewi menuturkan penegakan hukum di pemerintahan Presiden SBY dinilai tak lebih baik dari pemerintahan presiden sebelumnya. Hal itu diketahui dari survei yang menyatakan 41,3 persen menilai bahwa penegakan hukum di era SBY biasa-biasa saja. Hanya 22,6 persen yang menyatakan penegakan hukum era SBY lebih baik. Bahkan 26,5 persen menyatakan lebih buruk dibanding pemerintahan sebelumnya."Penilaian ini tentunya sebuah ironi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Idealnya pergantian kepemimpinan diikuti perbaikan kondisi kebangsaan," tuturnya.Dewi khawatir, jika tidak ada upaya serius dari pemerintah maka bukan tak mungkin akan menimbulkan kasus yang lebih besar dan sikap anarkisme masyarakat. "Tidak ada imbauan, konsistensi bukan tidak mungkin terjadi lagi, apalagi ini tahun politik, yang kecil bisa semakin besar, yang besar semakin besar," katanya.Tak hanya itu, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga pesimis pemerintah SBY-Boediono bisa meningkatkan kepercayaan publik atas merosotnya kepercayaan penegakan hukum. "Kemungkinan bisa diselesaikan tipis, karena semua fokus ke politik, karena ada yang mereka agendakan," tuturnya.Oleh karenanya, lanjut Dewi, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1,5 tahun.