Bappebti digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh 22 nasabah perusahaan pialang berjangka DGF.https://news.okezone.com/read/2013/04/11/500/790112/diduga-kongkalikong-bappebti-digugat-ke-pn-jakpusidhttps://news.okezone.com/read/2013/04/11/500/790112/diduga-kongkalikong-bappebti-digugat-ke-pn-jakpushttps://news.okezone.com/read/2013/04/11/500/790112/diduga-kongkalikong-bappebti-digugat-ke-pn-jakpusKamis 11 April 2013 20:09 WIBRizka DiputraIlustrasi https://img.okezone.com/content/2013/04/11/500/790112/ScGhEQ9QJK.jpgJAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh 22 nasabah perusahaan pialang berjangka PT Danagraha Futures (DGF). Gugatan dilakukan menyusul dugaan kerugian nasabah akibat pelanggaran hukum PT DGF yang melaksanakan transaksi ilegal senilai USD1,247 juta atau sekira Rp13-14 miliar. Kuasa Hukum penggugat, Roni Pandiangan menuturkan, masalah ini berawal pada 4 November 2011 silam saat PT DGF memberitahukan kepada nasabah bahwa dana mereka disuspensi lantaran broker PT DGF, yakni MF Global dinyatakan bangkrut di Amerika Serikat (AS). "Akan tetapi klien kami tidak diberikan bukti-bukti terhadap informasi bahwa dana nasabah akan dibekukan," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (11/4/2013). Merasa dirugikan, para nasabah kemudian meminta uang mereka dikembalikan. Namun PT DGF berkilah dana itu ada di luar negeri. Namun, saat dikonfirmasi ke PT Bursa Berjangka Jakarta selaku penyelenggara bursa berjangka dan Bappebti, ternyata DGF tidak punya izin bertransaksi di luar negeri. "Bappebti juga tidak mengetahui transaksi tersebut," sambung Roni. Dia menambahkan, pada Maret 2012 silam, nasabah melaporkan PT DGF ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan pencucian uang. Berangkat dari laporan tersebut, penyidik Subdit II Fismondev Dit Reskrimsus  menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyidik lalu melimpahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappebti pada 20 September 2012, yang hingga kini belum jelas. "Para nasabah merasa dirugikan dengan tindakan Bappebti selaku regulator sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," urainya. Selain menggugat Bappebti, ke-22 nasabah juga menggugat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, dan Hardi Sentosa selaku Dirut PT DGI. Mereka meminta majelis hakim memerintahkan Bappebti melaksanakan pemeriksaan terhadap Hardi Santoso (Dirut DGF/Tergugat IV) sesuai laporan polisi LP/809/III/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus. Penggugat pun meminta pengembalian dana senilai USD1,247 juta beserta tuntutan immateriil terhadap 22 nasabah sejumlah Rp22 miliar.JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh 22 nasabah perusahaan pialang berjangka PT Danagraha Futures (DGF). Gugatan dilakukan menyusul dugaan kerugian nasabah akibat pelanggaran hukum PT DGF yang melaksanakan transaksi ilegal senilai USD1,247 juta atau sekira Rp13-14 miliar. Kuasa Hukum penggugat, Roni Pandiangan menuturkan, masalah ini berawal pada 4 November 2011 silam saat PT DGF memberitahukan kepada nasabah bahwa dana mereka disuspensi lantaran broker PT DGF, yakni MF Global dinyatakan bangkrut di Amerika Serikat (AS). "Akan tetapi klien kami tidak diberikan bukti-bukti terhadap informasi bahwa dana nasabah akan dibekukan," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (11/4/2013). Merasa dirugikan, para nasabah kemudian meminta uang mereka dikembalikan. Namun PT DGF berkilah dana itu ada di luar negeri. Namun, saat dikonfirmasi ke PT Bursa Berjangka Jakarta selaku penyelenggara bursa berjangka dan Bappebti, ternyata DGF tidak punya izin bertransaksi di luar negeri. "Bappebti juga tidak mengetahui transaksi tersebut," sambung Roni. Dia menambahkan, pada Maret 2012 silam, nasabah melaporkan PT DGF ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan pencucian uang. Berangkat dari laporan tersebut, penyidik Subdit II Fismondev Dit Reskrimsus  menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyidik lalu melimpahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappebti pada 20 September 2012, yang hingga kini belum jelas. "Para nasabah merasa dirugikan dengan tindakan Bappebti selaku regulator sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," urainya. Selain menggugat Bappebti, ke-22 nasabah juga menggugat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, dan Hardi Sentosa selaku Dirut PT DGI. Mereka meminta majelis hakim memerintahkan Bappebti melaksanakan pemeriksaan terhadap Hardi Santoso (Dirut DGF/Tergugat IV) sesuai laporan polisi LP/809/III/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus. Penggugat pun meminta pengembalian dana senilai USD1,247 juta beserta tuntutan immateriil terhadap 22 nasabah sejumlah Rp22 miliar.