Guna menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu.https://news.okezone.com/read/2013/05/19/337/809155/muhaimin-pulau-kecil-terdepan-perlu-mendapat-perhatianidhttps://news.okezone.com/read/2013/05/19/337/809155/muhaimin-pulau-kecil-terdepan-perlu-mendapat-perhatianhttps://news.okezone.com/read/2013/05/19/337/809155/muhaimin-pulau-kecil-terdepan-perlu-mendapat-perhatianMinggu 19 Mei 2013 02:03 WIBK. Yudha WirakusumaMuhaimin Iskandar (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/19/337/809155/DHqxMeUbyg.jpgJAKARTA - Guna menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.     "Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu(18/5/2013).   Muhaimin menuturkan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan ini, dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.   "Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar," paparnya.   Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan. "Integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan," paparnya.   Namun, pengembangan program transmigrasi di wilayah perbatasan masih memiliki kendalanya yang yang harus dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mendukung pengelolan potensi sumberdaya alam tersebut. Tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan pun pada umumnya sangat rendah dengan persebaran yang tidak merata.   "Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan," ungkapnya.   Kemenakertrans sudah lama melakukan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat dan perbatasan laut yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa kawasan transmigrasi di perbatasan pun telah berkembang menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM).   "Sampai saat ini sudah puluhan ribu transmigran dan penduduk sekitar yang mendiami kawasan transmigrasi di kabupaten-kabupaten di 4 provinsi perbatasan darat. Keberadaannya telah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setempat, dan mampu menciptakan pusat pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan darat, serta mendorong pemekaran kabupaten/kota," ungkapnya.   Kabupaten perbatasan sebagai hasil pemekaran Kabupaten/Kota kawasan perbatasan, yang didorong oleh pembangunan kawasan trasmigrasi, antara lain: Provinsi Papua meliputi Kabupaten Keerom hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Boven Digul hasil pemekaran Kabupaten Merauke.   Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Bengkayang hasil pemekaran Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Kutai.   Untuk kedepannya, kata Muhaimin pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.   "Kita terus mendorong peran dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian hukum pertanahan, kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan, dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi, serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif dalam pengembangan usaha," tutupnya.JAKARTA - Guna menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.     "Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu(18/5/2013).   Muhaimin menuturkan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan ini, dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.   "Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar," paparnya.   Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan. "Integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan," paparnya.   Namun, pengembangan program transmigrasi di wilayah perbatasan masih memiliki kendalanya yang yang harus dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mendukung pengelolan potensi sumberdaya alam tersebut. Tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan pun pada umumnya sangat rendah dengan persebaran yang tidak merata.   "Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan," ungkapnya.   Kemenakertrans sudah lama melakukan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat dan perbatasan laut yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa kawasan transmigrasi di perbatasan pun telah berkembang menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM).   "Sampai saat ini sudah puluhan ribu transmigran dan penduduk sekitar yang mendiami kawasan transmigrasi di kabupaten-kabupaten di 4 provinsi perbatasan darat. Keberadaannya telah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setempat, dan mampu menciptakan pusat pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan darat, serta mendorong pemekaran kabupaten/kota," ungkapnya.   Kabupaten perbatasan sebagai hasil pemekaran Kabupaten/Kota kawasan perbatasan, yang didorong oleh pembangunan kawasan trasmigrasi, antara lain: Provinsi Papua meliputi Kabupaten Keerom hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Boven Digul hasil pemekaran Kabupaten Merauke.   Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Bengkayang hasil pemekaran Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Kutai.   Untuk kedepannya, kata Muhaimin pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.   "Kita terus mendorong peran dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian hukum pertanahan, kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan, dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi, serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif dalam pengembangan usaha," tutupnya.