Tak hanya Fahri Hamzah, Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, juga menyatakan mendukung opsi ini.https://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/810868/wacana-pks-keluar-dari-setgab-semakin-menguatidhttps://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/810868/wacana-pks-keluar-dari-setgab-semakin-menguathttps://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/810868/wacana-pks-keluar-dari-setgab-semakin-menguatRabu 22 Mei 2013 14:17 WIBTegar Arief FadlyIlustrasi (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/22/339/810868/gG2YOXPKOM.jpgJAKARTA - Wacana Partai Keadilan Sejahtera keluar dari Setgab Koalisi terus bergulir di internal partai. Tak hanya Fahri Hamzah, Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, juga menyatakan mendukung opsi ini.   "Kalau memang tempat itu (Setgab) tidak dirasakan lagi manfaatnya, tempat itu tidak bisa lagi menjadi tempat berargumentasi, ya saya pikir ngabisin waktu saja saja di situ," kata Ketua DPP PKS, Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).   Manurut Nasir, sebagai gabungan dari partai politik pendukung pemerintah, Setgab seharusnya mampu menjalankan dengan baik seluruh aspirasi rakyat, termasuk cita-cita reformasi. Dia menilai bahwa selama ini Setgab tidak berjalan secara maksimal. "Setgab itu untuk merealisasikan agenda-agenda reformasi, bukan hanya untuk menjalankan agenda-agenda pemerintah," tegasnya.   Oleh sebab itu, Nasir berharap agar pimpinan partainya, yakni Majelis Syuro mampu mempertimbangkan secara matang usulan keluar dari koalisi tersebut. "Majelis Syuro perlu mempertimbangkan aspirasi-aspirasi begini. Apalagi sekarang sudah menjelang 2014," tandasnya.   Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiba-tiba Fahri Hamzah mengutarakan harapannya agar PKS keluar dari Setgab Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, dia menjelaskan, ini hanya harapan pribadinya. Sebab, dirinya tak berwenang untuk memutuskan PKS keluar dari koalisi.   Ada pihak yang lebih berwenang di struktur partai yang berhak memutuskan PKS tetap bergabung atau keluar dari koalisi. "Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," katanya.JAKARTA - Wacana Partai Keadilan Sejahtera keluar dari Setgab Koalisi terus bergulir di internal partai. Tak hanya Fahri Hamzah, Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, juga menyatakan mendukung opsi ini.   "Kalau memang tempat itu (Setgab) tidak dirasakan lagi manfaatnya, tempat itu tidak bisa lagi menjadi tempat berargumentasi, ya saya pikir ngabisin waktu saja saja di situ," kata Ketua DPP PKS, Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).   Manurut Nasir, sebagai gabungan dari partai politik pendukung pemerintah, Setgab seharusnya mampu menjalankan dengan baik seluruh aspirasi rakyat, termasuk cita-cita reformasi. Dia menilai bahwa selama ini Setgab tidak berjalan secara maksimal. "Setgab itu untuk merealisasikan agenda-agenda reformasi, bukan hanya untuk menjalankan agenda-agenda pemerintah," tegasnya.   Oleh sebab itu, Nasir berharap agar pimpinan partainya, yakni Majelis Syuro mampu mempertimbangkan secara matang usulan keluar dari koalisi tersebut. "Majelis Syuro perlu mempertimbangkan aspirasi-aspirasi begini. Apalagi sekarang sudah menjelang 2014," tandasnya.   Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiba-tiba Fahri Hamzah mengutarakan harapannya agar PKS keluar dari Setgab Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, dia menjelaskan, ini hanya harapan pribadinya. Sebab, dirinya tak berwenang untuk memutuskan PKS keluar dari koalisi.   Ada pihak yang lebih berwenang di struktur partai yang berhak memutuskan PKS tetap bergabung atau keluar dari koalisi. "Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," katanya.