Menurut Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa, dari 22 perusahaan yang dilakukan audit, 15 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang.https://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812021/rugikan-negara-rp100-m-bpk-laporkan-22-perusahaanidhttps://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812021/rugikan-negara-rp100-m-bpk-laporkan-22-perusahaanhttps://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812021/rugikan-negara-rp100-m-bpk-laporkan-22-perusahaanJum'at 24 Mei 2013 12:42 WIBArief Setyadi Ilustrasi. reutershttps://img.okezone.com/content/2013/05/24/339/812021/SjzLBthbPk.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir 15 temuan pelanggaran atas hasil audit investigasi terhadap 22 perusahaan yang mengakibatkan  kerugian negara mencapai Rp100 miliar lebih.   Menurut Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa, dari 22 perusahaan yang dilakukan audit, 15 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang.   "(Pelanggaran) yang dilakukan berupa eksplorasi hutan tanpa ijin, dan tidak ada ijin usaha pengunaan kawasan hutan," katanya saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2013).   Intinya, pelanggaran yang dilakukan menyangkut pelanggaran Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B).   Dari temuan terakhir, Ali menuturkan perusahaan tersebut melakukan usahanya di empat provinsi yang terdiri dari, Kalimantan Tengah, Riau, Papua Barat (Raja Ampat), dan Maluku Utara.   Sayangnya, Ali enggan membeberkan nama-nama perusahaan yang telah mengakibatkan kerugian negara tersebut karena sedang dalam proses hukum. "Ijinkan dengan hormat saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Karena ini sudah dalam proses pro yustisia," tukasnya.   Padahal, Ali menyatakan jika pelanggaran ini merupakan dampak dari perijinan yang diobral dan mesti segera dihentikan.   Sementara itu, pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan,  temuan BPK yang dilaporkan kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya.   "Ini kita menindaklanjuti temuan BPK. Kedua akan ada sinegri positif kedepan, dengan harapan hasil litbang bisa di telaah, supaya nanti bisa jadi satu bahasa yang itu mengarah pada posisi pencegahan," ujar Adnan.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir 15 temuan pelanggaran atas hasil audit investigasi terhadap 22 perusahaan yang mengakibatkan  kerugian negara mencapai Rp100 miliar lebih.   Menurut Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa, dari 22 perusahaan yang dilakukan audit, 15 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang.   "(Pelanggaran) yang dilakukan berupa eksplorasi hutan tanpa ijin, dan tidak ada ijin usaha pengunaan kawasan hutan," katanya saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2013).   Intinya, pelanggaran yang dilakukan menyangkut pelanggaran Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B).   Dari temuan terakhir, Ali menuturkan perusahaan tersebut melakukan usahanya di empat provinsi yang terdiri dari, Kalimantan Tengah, Riau, Papua Barat (Raja Ampat), dan Maluku Utara.   Sayangnya, Ali enggan membeberkan nama-nama perusahaan yang telah mengakibatkan kerugian negara tersebut karena sedang dalam proses hukum. "Ijinkan dengan hormat saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Karena ini sudah dalam proses pro yustisia," tukasnya.   Padahal, Ali menyatakan jika pelanggaran ini merupakan dampak dari perijinan yang diobral dan mesti segera dihentikan.   Sementara itu, pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan,  temuan BPK yang dilaporkan kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya.   "Ini kita menindaklanjuti temuan BPK. Kedua akan ada sinegri positif kedepan, dengan harapan hasil litbang bisa di telaah, supaya nanti bisa jadi satu bahasa yang itu mengarah pada posisi pencegahan," ujar Adnan.